Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!Nusantaraterkini.co, Medan - Rapat paripurna pembahasan perubahan anggaran belanja daerah (P-APBD) Sumatera Utara sempat bersitegang antara anggota dewan, di gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan Petisah, Kota Medan.
Hal itu dikatakan anggota DPRD Sumut Fraksi PDIP Syahrul Efendy saat Gubsu Bobby Afif Nasution hendak membacakan P-APBD 2025 saat rapat paripurna digedung DPRD Sumut.
Baca Juga : Gubernur Sumut Bobby Nasution Teken Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD Perubahan 2025 Bersama DPRD
“Intrupsi pimpinan, Adanya perubahan-perubahan ataupun pergeseran mulai pergeseran tahap satu sampai tahap tujuh di Sumut, bahwasannya untuk pergeseran itu mohonlah badan anggaran (Banggar) perlu mengetahui jangan sampai waktu pembahasan kita baru mengetahui adanya pergeseran pergeseran yang dilakukan oleh eksekutif dan ternyata pergeseran itu banyak tidak diketahui,”katanya dalam rapat paripurna, pada Rabu (17/9/2025).
Baca Juga : Paripurna DPRD Sumut yang Dihadiri Wagub Surya Diwarnai Ricuh soal PHK Perusahaan Sawit di Mandoge Asahan
Dia mengatakan, pergeseran dari anggaran itu tidak ada yang masuk akal, bahkan kalau dilihat dari peraturan kemendagri pergeseran itu dibolehkan jika ada yang mendesak saja namun dari anggaran itu tidak ada yang mendesak sehingga semestinya tidak ada yang perlu digeser.
“Pergeseran itu boleh dari awal jika adanya mendesak, tapi kita tidak tahu pergeseran ini mendesak atau tidak mendesak, ternyata terjadilah pergeseran yang tidak masuk akal pada kami, itu saja yang saya sampaikan,” katanya.
Kader PDIP ini mengaku, dia tidak pernah mengetahui adanya pergeseran dari anggaran ini padahal dia merupakan anggota dari banggar itu sendiri.
“Saya anggota banggar juga tidak tahu soal pergeseran itu, ketika dibahas soal pergeseran itu tiba tiba berubah, mau tidak mau harus terjadi pergeseran itu,” ungkapnya.
Ia menekankan agar pemerintah Gubernur Sumut tidak main main terhadap anggaran uang rakyat.
Baca Juga : Diplomasi Ala Bupati Deli Serdang Asril
“Ini yang perlu saya sampaikan kepada Gubernur Sumut, jangan main main anggaran Provinsi Sumatera Utara ini,”ucapnya.
Kemudian, dia meminta para anggota DPRD Sumut yang lain agar menghargai lembaga DPRD ini.
“Tolonglah hargai lembaga dprd provinsi sumatera utara ini, kalau sudah terjadi pergeseran yang sudah kita dibahas dibanggar mau tidak mau musti terjadi pergeseran itu, seolah olah terjadi pemaksaan ini yang terjadi,”pungkasnya.
Anggota DPRD Sumut dari fraksi Gerindra Gusmiyadi pun kembali merespon, ia menyinggung agar Syahrul datang disetiap rapat Banggar.
"Makanya pembahasan banggar itu dihadiri ya, itu sudah dibahas dengan tuntas,”katanya menanggapi dari statement Syahrul Efendy.
Sementara, Fraksi Gerindra Benny Harianto mengatakan, agar tidak membahas lagi soal banggar ini dari awal, karena bangar ini sudah dibahas dari pagi hingga malam sampai tuntas.
Dia juga mengimbau agar memberi contoh yang baik sebagai anggota perlemen daerah, karena hal ini sudah mempertontonkan ke publik hal yang tidak baik, ini akan jadi hujatan masyarakat ke parlemen maka dari itu dia meminta agar para anggota dewan lebih bersikap dewasa dalam berpolitik.
“Mohon maaf pak gubernur dan bapak ibu sekalian, selesai rapat ini kita akan dihujat oleh (rakyat) ini blunder semua ini, mohon maaf sekali lagi. Pada posisi yang disampaikan oleh pak ustad (Syahrul Efendy) saya juga tidak terima, kami dari pagi sampai malam membahas ini (banggar) habis waktu habis pikiran, tenaga, tapi kenapa dirapat paripurna ini kita mulai lagi itu dari awal, ini yang sangat kami sesalkan. Baiklah kita ber politisi secara dewasa supaya ini masyarakat sumatera utara tidak dipertontonkan dengan hal yang kurang baik,” pungkasnya.
(cw3/Nusantaraterkini.co)
