BNPB Catat 17.942 Hektare Lahan Masih Terbakar, Kalimantan Tengah Jadi Wilayah Terparah

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Hingga 24 Oktober 2026 pukul 15.00 WIB, luas lahan yang masih terbakar dan belum berhasil dipadamkan mencapai 17.942 hektare.

Kalimantan Tengah menjadi provinsi dengan kondisi karhutla paling mengkhawatirkan. Selain wilayah tersebut, Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat juga masih menjadi perhatian karena memiliki area kebakaran yang membutuhkan penanganan intensif.

Berdasarkan hasil pemantauan melalui sistem informasi geografis BNPB, terdapat 13.910 titik panas dengan total luas area terbakar sekitar 25.409 hektare. Dari keseluruhan area tersebut, 17.942 hektare dilaporkan masih belum padam.

BNPB menegaskan bahwa angka tersebut merupakan data sementara yang masih dapat berubah mengikuti perkembangan pemantauan dan laporan terbaru dari lapangan.

Kalimantan Tengah Catat Area Kebakaran Terluas

Kalimantan Tengah menempati posisi teratas dalam penanganan karhutla. Provinsi ini tercatat memiliki 8.049 titik panas dengan luas area terbakar mencapai 13.944 hektare. Dari total tersebut, sekitar 11.786 hektare masih dalam kondisi belum padam.

Meski situasinya masih mengkhawatirkan, perkembangan terbaru menunjukkan adanya perbaikan. Jumlah titik panas di Kalimantan Tengah turun sekitar 52 persen dibandingkan hari sebelumnya. Sementara itu, luas lahan yang belum padam berkurang sekitar 43 persen.

Namun, penurunan tersebut belum menjadi alasan untuk menghentikan operasi pemadaman. Petugas masih perlu melakukan penyisiran, pendinginan, dan pembasahan secara berulang, terutama pada kawasan gambut yang berpotensi menyimpan bara api di bawah permukaan tanah.

Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat Masih Rawan

Selain Kalimantan Tengah, BNPB memberikan perhatian terhadap kondisi kebakaran di Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat.

Sumatera Selatan mencatat 1.335 titik panas dengan luas area terbakar sekitar 3.429 hektare. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.472 hektare masih belum padam.

Adapun Kalimantan Barat memiliki 1.137 titik panas dengan luas kebakaran mencapai 2.500 hektare. Sekitar 1.547 hektare di antaranya masih membutuhkan penanganan lanjutan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya pengendalian karhutla masih harus dilakukan secara konsisten. Penanganan tidak cukup hanya berfokus pada jumlah titik panas, tetapi juga harus memperhitungkan luas lahan terdampak dan area yang masih menyimpan potensi kebakaran.

BNPB mengingatkan bahwa penurunan titik panas tidak selalu berarti kebakaran telah terkendali sepenuhnya. Api yang masih membara di bawah permukaan tanah dapat kembali muncul apabila proses pemadaman dan pendinginan tidak dilakukan secara menyeluruh.

Sejumlah Provinsi Lain Juga Mengalami Karhutla

Kebakaran hutan dan lahan juga masih terpantau di beberapa daerah lainnya.

Di Kalimantan Selatan, BNPB mencatat 362 titik panas dengan luas area terbakar sekitar 526 hektare. Dari luasan tersebut, sekitar 317 hektare dilaporkan masih belum padam.

Sementara itu, Papua Selatan memiliki 487 titik panas dengan luas kebakaran mencapai 310 hektare. Sekitar 117 hektare di wilayah tersebut masih membutuhkan penanganan.

Selain kedua daerah itu, titik panas dan area kebakaran juga ditemukan di Sulawesi Tenggara, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, serta Maluku Utara.

Sebaran karhutla di berbagai provinsi tersebut membuat koordinasi lintas daerah menjadi penting agar dukungan personel dan peralatan dapat diarahkan sesuai kebutuhan di lapangan.

Pemadaman Darat dan Water Bombing Terus Dilakukan

Untuk menekan penyebaran api, BNPB bersama pemerintah daerah dan unsur terkait melanjutkan operasi penanganan melalui sejumlah metode.

Langkah yang dilakukan meliputi pengerahan personel gabungan untuk pemadaman darat, penggunaan helikopter untuk water bombing, patroli udara, serta Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sesuai dengan kondisi atmosfer dan kebutuhan masing-masing wilayah.

Penanganan khusus juga diperlukan di kawasan gambut. Karakteristik lahan ini memungkinkan api bertahan di bawah permukaan tanah meskipun kobaran di permukaan telah menghilang. Karena itu, pembasahan berulang dan pemeriksaan menyeluruh menjadi bagian penting untuk mencegah api kembali menyala.

BNPB juga menyesuaikan penempatan armada udara antardaerah berdasarkan tingkat risiko dan perkembangan kondisi di lapangan. Pemindahan dukungan tersebut tetap mempertimbangkan kebutuhan penanganan di wilayah asal serta faktor keselamatan penerbangan.

Keberhasilan operasi karhutla, menurut pendekatan penanganan tersebut, perlu dilihat dari berbagai indikator. Tidak hanya berkurangnya titik panas, tetapi juga menyusutnya luas lahan yang belum padam dan tidak munculnya kembali titik api di lokasi yang telah ditangani.

Masyarakat Diminta Tidak Membakar Lahan

Di tengah upaya pemadaman yang masih berlangsung, BNPB mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar.

Warga juga diminta segera melaporkan apabila menemukan kemunculan api atau indikasi kebakaran kepada petugas setempat. Informasi resmi dari pemerintah daerah dan instansi terkait perlu menjadi acuan masyarakat dalam mengikuti perkembangan penanganan karhutla.

BNPB bersama pemerintah daerah dan unsur gabungan akan terus memprioritaskan wilayah dengan tingkat kebakaran tinggi, memperkuat perlindungan masyarakat dari dampak asap, serta mencegah munculnya kebakaran berulang.

Dengan masih adanya 17.942 hektare lahan yang belum padam, upaya penanganan karhutla membutuhkan pengawasan berkelanjutan dan kerja sama semua pihak, terutama di wilayah dengan hamparan lahan gambut yang rentan terbakar kembali.

(Dra/nusantaraterkini.co)