BAKUMSU: Negara Abai Lindungi Hak Warga dan Kebebasan Pers di Sumut
BAKUMSU mencatat 22 kasus pelanggaran HAM di Sumut, termasuk undue delay, konflik lahan, kekerasan terhadap kelompok rentan, dan ancaman pers.
Nusantaraterkini.co, MEDAN — Negara dinilai gagal memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi masyarakat Sumatera Utara sepanjang Juni 2026. Bantuan Hukum dan Advokasi Masyarakat Sumatera Utara (BAKUMSU) mencatat sebanyak 22 kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang didominasi oleh tindakan perampasan ruang hidup, kekerasan terhadap kelompok rentan, hingga aksi pembungkaman kebebasan pers di berbagai kawasan.
BAKUMSU turut menilai maraknya praktik penundaan penyelesaian perkara tanpa alasan sah (undue delay) oleh aparat kepolisian telah melanggar amanat UUD 1945 serta Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights / ICCPR).
"Sepanjang Juni 2026, para pencari keadilan di Sumut kembali dihadapkan pada lambannya aparat penegak hukum memproses laporan. BAKUMSU mencatat setidaknya terdapat 6 kasus dengan penundaan berlarut (undue delay)," ujar peneliti BAKUMSU Tommy Sinambela, Selasa (1/9/2026).
Dikatakannya, berdasarkan pemetaan wilayah, Kota Medan mencatatkan jumlah pelanggaran terbanyak dengan lima kasus, yang kemudian disusul oleh kawasan Kabupaten Serdangbedagai, Asahan, dan Labuhanbatu Utara.
Bentuk pelanggaran hak asasi di lapangan menyasar ketidakadilan yang dialami warga maupun kaum buruh, seperti pengabaian pembayaran upah lembur selama delapan tahun terhadap satpam PT BSP, maraknya indikasi kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Asahan dan Serdangbedagai, hingga pengingkaran komitmen penyelesaian sengketa konflik lahan oleh pihak korporasi.
โKondisi tersebut kian diperparah oleh munculnya ancaman serius terhadap pilar demokrasi dan iklim kerja keinsanan pers.
"Tindakan intimidasi menggunakan senjata api yang menimpa jurnalis saat bertugas di kawasan Medan Belawan menjadi indikator kuat bahwa kebebasan berekspresi serta hak publik untuk memperoleh informasi di Sumatera Utara berada dalam situasi yang makin terancam," pungkasnya.
(Emn/Nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
HUKUM DAN KRIMINALKapolri Bentuk Tim Khusus Usut Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo, Kabareskrim Jadi Komandan
hendra·17 menit yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALDemi Judi Online, Karyawan Maskapai Penerbangan Diduga Nekat Gelapkan Uang Perusahaan Rp689 Juta
hendra·51 menit yang lalu -
NEWSDPD Perkuat Perjuangan Aspirasi Daerah melalui Legislasi, Pengawasan dan Dialog Publik
hendra·1 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALPerkelahian Berujung Maut, Cemburu dan Alkohol Picu Penembakan Pratu Ferischal
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALPratu Bintang Menangis di Persidangan, Baru Sadar Terdakwa Adalah Seniornya
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
NEWSKapolri Luncurkan I-GHAS 24/7, Perkuat Pengawasan Buronan Internasional di Perbatasan
hendra·1 jam yang lalu -
NEWS VIDEOHercules Rosario Sebut Penyadapan terhadap Presiden RI Masuk Tindakan Makar dan Pengkhianat Negara
2 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALTerdakwa Pengeroyokan Dituntut 2 Tahun, Ketua SPSI Tuding Jaksa Disuap
hendra·2 jam yang lalu -
NASIONALIsu Pengerahan 20 Ribu Prajurit ke Jakarta, Panglima TNI Ungkap 3 Level Siaga, Personel dan Alutsista Disiapkan
hendra·2 jam yang lalu -
NASIONALHercules: Penyadapan terhadap Presiden Adalah Tindakan Makar dan Pengkhianatan Negara
Rozie Winata·2 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan