Atasi Ketimpangan Pajak Daerah, Bobby Nasution Usul Penyesuaian Tarif Pajak Kendaraan

Nusantaraterkini.co, MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kini tengah menyiapkan strategi baru untuk meratakan distribusi pendapatan daerah. Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, mengusulkan adanya penyesuaian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di daerah-daerah tertentu. Langkah ini diambil guna mengatasi dampak ketimpangan penerimaan pascamerekasnya skema opsen pajak kendaraan yang baru.

​Pernyataan tersebut disampaikan oleh Gubernur Bobby Nasution tatkala membuka Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara di Aula Raja Inal Siregar, Senin (31/8/2026).

​Penerapan skema opsen PKB, yakni alokasi tambahan persentase penerimaan pajak kendaraan yang langsung ditransfer ke pemerintah kabupaten/kota, diakuinya sangat bagus untuk kemandirian anggaran daerah. Namun, skema baru ini memicu masalah baru: daerah dengan populasi kendaraan sedikit menjadi dirugikan karena penerimaan pajak kini tidak lagi disubsidi silang secara merata seperti era sebelumnya.

​“Tentunya yang paling banyak itu Kota Medan dan Kabupaten Deliserdang. Karena dengan kebijakan opsen ini, penerimaan itu langsung masuk untuk kabupaten/kota. Kalau dahulu dibagi ke daerah lain, tetapi sekarang itu sesuai jumlahnya. Makanya bagaimana jika di daerah tertentu untuk kendaraan itu pajaknya kita rendahkan. Sehingga tidak semua orang membeli mobil ke Medan, misalnya,“ sebut Gubernur Bobby Nasution.

​Bobby menilai penerapan tarif PKB yang lebih rendah di wilayah tertentu dapat memicu gairah masyarakat setempat untuk bertransaksi dan mendaftarkan kepemilikan kendaraannya di daerah asal. Opsi penyesuaian nilai pajak ini diyakini mampu menarik potensi fiskal yang selama ini tersedot ke wilayah perkotaan besar.

​Dalam agenda tersebut, Gubernur juga membeberkan performa fiskal Sumatera Utara. Berdasarkan kalkulasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut hingga Agustus 2026, realisasi penerimaan daerah telah mencapai Rp3,86 triliun. Angka itu setara 55,41 persen dari total target penerimaan yang dipatok sebesar Rp6,96 triliun.

​Untuk mengejar sisa target hingga penutupan tahun anggaran, Pemprov Sumut terus mengupayakan kerja sama erat dengan seluruh bupati dan wali kota, sembari menyiapkan terobosan pendatapan dari sektor lain.

​“Sampai Agustus memang capaiannya cukup bagus. Tetapi kalau dihitung untuk bulan ini, nampaknya harus dipacu lagi agar bisa kita capai 100 % hingga akhir tahun. Karena itu juga kami mengharapkan kerja sama kabupaten/kota untuk optimalisasi PAD ini. Termasuk juga kami mencari jalan dari yang lain seperti meluncurkan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) bidang Olahraga, rencananya pada November mendatang,“ jelas Bobby Nasution.

​Ia juga menyampaikan apresiasinya kepada jajaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), khususnya Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, atas bimbingan berkelanjutan yang diberikan kepada Pemprov Sumut.

​Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, melontarkan pujian atas keaktifan Gubernur Bobby Nasution dalam menginisiasi rakor antarwilayah tersebut. Menurut Fatoni, tren kenaikan PAD Sumut merupakan capaian positif yang harus dipertahankan.

​Fatoni menegaskan, peluang penerimaan fiskal Sumut masih sangat luas. Potensi tersebut mencakup optimalisasi dana transfer pusat, pendayagunaan BUMD dan BLUD, pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD), skema CSR, pengelolaan Baznas, hingga penyerapan alokasi anggaran dari kementerian/lembaga.

​“Karenanya kerjasama kolaborasi dalam pengingkatan PKB ini sangat penting antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Serta reasliasinya kita harapkan bisa terus dipacu. Karena itu kita sebagai pembina Samsat hadir di sini. Sebab kita memang tidak bisa kerja sendiri, harus ada dukungan semua untuk mengoptimalkan penerimaan ini,” ungkapnya.

​Acara tersebut dirangkai dengan penganugerahan piagam penghargaan dari Kemendagri kepada Gubernur Bobby Nasution atas komitmennya meningkatkan kinerja penerimaan daerah.

​Sejumlah pejabat teras turut mendampingi jalannya rakor, di antaranya Komisaris Utama Jasa Raharja Aan Suhanan, Direktur Utama Jasa Raharja M Awaluddin, Ketua Baznas Sumut M Hatta, Pj Sekdaprov Sumut Timur Tumanggor, seluruh kepala daerah tingkat kabupaten/kota se-Sumut, serta pimpinan OPD lingkungan Pemprov Sumut.

(Emn/Nusantaraterkini.co)