Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co - SETELAH serangan Hamas ke wilayah Israel pada 7 Oktober 2023, yang skala dan jumlah korbannya belum pernah terjadi sebelumnya, perhatian di Israel beralih ke Koridor Philadelphia, yang dianggap sebagai kawasan strategis bagi Hamas.
Presiden Israel, Benjamin Netanyahu, dengan jelas menyatakan niat strategis Israel pada konferensi pers pada 30 Desember lalu.
“Koridor Philadelphia, atau lebih tepatnya, titik penghentian di selatan (Gaza), harus berada di tangan kita. Koridor itu harus ditutup. Jelas bahwa pengaturan lain apapun tidak akan menjamin demiliterisasi yang kita inginkan,” kata Netanyahu.
Baca Juga : Misteri Board of Peace Dibongkar, GREAT Institute: Keputusan Prabowo di Davos Sudah Benar
Dia telah beberapa kali mengulangi ancaman itu, sehingga memaksa Kairo untuk menganggap serius retorika pemimpin Israel tersebut.
Risiko warga Gaza yang putus asa melarikan diri ke Mesir akibat serangan Israel menjadi perhatian besar pihak berwenang Mesir, kata Salah Gomaa, wakil editor stasiun radio milik negara Mesir, Al-Sharq Al Awsat.
Sejak dimulainya perang Gaza pada Oktober tahun lalu, Presiden Mesir, Abdel Fattah al-Sisi, yang bertindak sebagai mediator antara Hamas dan pemerintah Israel, menentang gagasan mengizinkan warga Gaza yang melarikan diri dari perang dan berkumpul di perbatasan Mesir untuk memasuki wilayahnya.
Dalam pidatonya pada November 2023, Sisi menegaskan kembali penolakan negaranya terhadap pemindahan paksa warga Gaza ke Mesir, dan menyebutnya sebagai “garis merah”.
“Setiap pengemboman atau serangan di Rafah saat ini pasti akan menyebabkan para pengungsi mengungsi ke Sinai,” kata Gomaa.
“Jika Mesir membiarkan hal ini terjadi, itu berarti Mesir menerima pengusiran paksa warga Palestina sementara para menteri garis keras Israel secara terbuka menganjurkan pemukiman kembali Gaza dan 'pemindahan' warga Gaza ke negara tetangga, Mesir.”
Koridor Kekuasaan
Apa dimaksud dengan koridor Philadelphia? Koridor Philadelphia, juga dikenal sebagai Rute Philadelphia, merupakan sebuah koridor sempit yang terletak di perbatasan antara Jalur Gaza dan Mesir, tepatnya di kota Rafah.
Baca Juga : HNW: Indonesia Harus Taat Konstitusi, Dewan Perdamaian Jangan Jadi Legitimasi Penghapusan Gaza
Jalur ini memiliki panjang sekitar 14 kilometer dan lebarnya bervariasi, biasanya sekitar 100 meter.
Koridor itu ditandai dengan pagar kawat berduri dan balok beton.
Koridor Philadelphia berfungsi untuk mencegah serangan bersenjata, mengendalikan pergerakan warga Palestina di kedua arah, dan mencegah penyelundupan dan perdagangan senjata antara Sinai di Mesir dan Jalur Gaza.
Baca Juga : DPR Ingatkan Pemerintah: BOP Gaza Bentukan AS Berpotensi Jadi Beban dan Alat Legitimasi Israel
Koridor itu dinamai “Philadelphia” sesuai nama kode militer Israel yang dipilih secara acak untuk daerah yang juga disebut “Poros Saladin” tersebut.
Kode itu kemudian menjadi istilah yang umum digunakan untuk merujuk pada zona penyangga di perbatasan antara Jalur Gaza dan Mesir di kota Rafah itu.
Penamaan tersebut merupakan bagian dari kebiasaan militer untuk menggunakan nama-nama kode tertentu dalam operasi mereka, yang sering kali dipilih tanpa alasan khusus selain kemudahan komunikasi dan pengorganisasian operasi militer.
Koridor tersebut didirikan sesuai dengan ketentuan Perjanjian Camp David antara Mesir dan Israel tahun 1978.
Berdasarkan Perjanjian Oslo tahun 1994, wilayah tersebut tetap berada di bawah kendali Israel untuk mencegah penyelundupan senjata dan aktivitas ilegal lainnya yang dapat mengancam keamanan Israel.
Koridor itu sering menjadi titik fokus dalam konflik Israel-Palestina karena pentingnya bagi keamanan dan perdagangan.
Koridor Philadelphia berada di bawah kendali Israel hingga penarikan sepihak pasukan negara itu dari Jalur Gaza tahun 2005.
Perjanjian Philadelphia tahun 2005 antara Mesir dan Israel memberi wewenang kepada Kairo untuk mengerahkan kontingen yang terdiri dari 750 penjaga perbatasan Mesir di sepanjang sisi Mesir dari zona penyangga itu.
Penjaga perbatasan itu merupakan tentara Mesir pertama yang berpatroli di zona tersebut sejak perang tahun 1967, ketika Jalur Gaza ditaklukkan Israel bersama dengan Semenanjung Sinai, yang kemudian dikembalikan ke Mesir berdasarkan Perjanjian Camp David.
Perjanjian Mesir-Israel tahun 2005 sangat rinci terkait penempatan peralatan militer Mesir di zona penyangga itu: delapan helikopter, 30 kendaraan lapis baja ringan dan empat kapal patroli pantai.
Misi mereka adalah menjaga koridor di sisi Mesir – satu-satunya perbatasan Gaza di luar kendali langsung tentara Israel – untuk memerangi terorisme dan mencegah penyelundupan dan infiltrasi.
Di sisi lain koridor itu, pasukan keamanan Otoritas Palestinamengambil alih kendali dari Israel. Namun dua tahun kemudian, Otoritas Palestina kehilangan kendali atas koridor tersebut ketika mereka diusir dari Gaza menyusul konflik pada tahun 2007 antara Fatah dan pejuang saingannya, Hamas.
Sebagai tanggapan, Israel memberlakukan blokade darat, udara dan laut, serta embargo terhadap daerah kantong Palestina yang kemudian berada di bawah kendali Hamas itu.
Pembatasan tersebut mendorong pengembangan sistem terowongan penyelundupan, yang melewati wilayah tak bertuan antara Gaza dan Mesir, sehingga memungkinkan barang dan orang melintasi perbatasan.
Sejak itu, terminal Rafah yang dikuasai Mesir, yang menjadi jalur transit orang, barang dan bantuan kemanusiaan, hanya dibuka sewaktu-waktu.
Israel melihat zona itu sebagai wilayah pasokan penting bagi Hamas.
Pada Desember 2007, Menteri Luar Negeri Israel saat itu, Tzipi Livni, mengkritik Mesir karena tidak becus dalam menghentikan penyelundupan senjata melalui Koridor Philadelphia.
Sejak perang Gaza tahun 2008-2009, yang juga dikenal sebagai Operasi Cast Lead, militer Israel mendesak pendudukan Koridor Philadelphia demi menghancurkan terowongan penyelundupan bawah tanah.
Hal itu secara de facto akan mengepung Jalur Gaza. Setelah kudeta militer tahun 2013 yang menggulingkan presiden Mesir Mohamed Morsi, seorang anggota Ikhwanul Muslimin, Kairo jadi bermusuhan dengan Hamas, yang dianggap sebagai perpanjangan tangan Ikhwanul Muslimin di Palestina.
Tentara Mesir mulai menghancurkan ratusan terowongan penyelundupan yang digali di bawah perbatasan dengan Jalur Gaza.
Hal ini merupakan pembalasan terhadap Hamas, yang Kairo tuding telah mengacaukan Sinai sementara militer Mesir melancarkan operasi kontraterorisme terhadap cabang kelompok Negara Islam (ISIS).
Untuk menghancurkan sistem bawah tanah ini, Mesir sengaja membanjiri kawasan perbatasan pada tahun 2015.
Apa yang diinginkan Netanyahu? Pemerintahan Benjamin Netanyahu kini berniat mengendalikan lagi koridor itu.
Dengan mengendalikan koridor itu, Netanyahu yakin bisa mengongtrol pengerakan orang dan barang ke Jalur Gaza. Rami Khouri, jurnalis dan peneliti terkemuka di American University of Beirut, mengatakan Netanyahu ingin meyakinkan audiens domestiknya – yang semakin marah dan kritis terhadap cara dia menangani perang dan kegagalannya dalam membawa kembali puluhan tawanan yang masih berada di Gaza dengan menguasai koridor tersebut.
Pada saat yang sama, kata Khouri, Netanyahu ingin menanamkan lebih banyak ketakutan di kalangan warga Palestina dan menciptakan pengaruh baru untuk negosiasi dengan AS dan Mesir.
“Jadi, apa pun yang dia katakan memiliki berbagai audiens, berbagai tujuan, dan tidak boleh dianggap remeh,” kata Khouri kepada Al Jazeera. “Kita harus menganggap ini sebagai elemen lain yang dia lemparkan ke dalam pot negosiasi.”
Khouri mengatakan, Mesir tidak akan setuju jika Israel mengambil kembali kendali atas koridor tersebut dan membangun kehadiran militer di sana beberapa dekade setelah Israel meninggalkannya.
Dia mengatakan, komentar Netanyahu juga dapat dilihat dalam konteks upaya Israel yang terus-menerus melakukan ekspansi wilayah sejak pembentukannya tahun 1948, meskipun hal ini tidak membawa keamanan bagi negara itu
"Semakin mereka berekspansi, semakin mereka menguasai tanah, semakin mereka mencoba untuk mendapatkan rasa aman dengan mengambil alih tanah-tanah masyarakat dan mengusir orang-orang dari rumah mereka, semakin tidak aman mereka karena mereka hanya memicu bentuk-bentuk perlawanan yang lebih besar dan lebih intens dari masyarakat Palestina dan orang-orang lain, termasuk Hezbollah di Lebanon,” ujar Khouri.
(*/nusantaraterkini.co)
Sumber: Kompas.com
