Anggota Parlemen Jepang Tolak Izin Lahan Pemakaman untuk Warga Muslim

Nusantaraterkini.co, MEDAN – Anggota parlemen Partai Sanseito, Mizuho Umemura, menegaskan penolakannya terhadap penyediaan lahan pemakaman tanah untuk warga Muslim di Jepang. Pernyataan itu ia sampaikan dalam rapat Komite Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan, seperti dikutip Epoch Times Japan, Selasa (2/12/2025).

Dalam rapat yang digelar Kamis (27/11/2025), Umemura menyoroti meningkatnya permintaan pemakaman tanah (ground burial) dari komunitas Muslim. Ia menilai praktik penguburan dapat memunculkan persoalan drainase, kebersihan, pengolahan tanah, risiko bencana, hingga dampak lingkungan.

“Prinsip dasarnya, harus ada larangan terhadap pemakaman tanah,” tegasnya dikutip dari kumparan, Selasa (2/12/2025).

Umemura juga menyebutkan bahwa jika pemerintah membuka izin pemakaman tanah secara luas, beban bagi pemerintah daerah justru akan semakin berat. Ia menyarankan agar penduduk dan pendatang Muslim mengikuti tradisi kremasi yang berlaku di Jepang atau memulangkan jenazah ke negara asal apabila ingin dimakamkan sesuai ajaran Islam.

Di Jepang, hampir seluruh warga memilih proses kremasi. Angkanya bahkan disebut mencapai 99%.

Menurut Umemura, pemberian izin pemakaman tidak boleh hanya didasarkan pada meningkatnya populasi Muslim, tetapi harus mempertimbangkan budaya lokal, aspek kebersihan, dan keamanan lingkungan.

Gubernur Miyagi Pernah Ingin Bangun Pemakaman Muslim, tapi Gagal karena Penolakan

Pada Januari 2025, Kyodo News melaporkan meningkatnya permintaan lahan pemakaman seiring bertambahnya populasi Muslim di Jepang. Beberapa pemerintah daerah sempat mempertimbangkan pembangunan area pemakaman baru untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut.

Pada Desember 2024, Gubernur Miyagi, Yoshihiro Murai, mengungkapkan rencananya membangun pemakaman baru setelah seorang warga Muslim mengeluh sulit tinggal di Jepang karena ketiadaan lahan penguburan.

“Pemerintah perlu lebih peka terhadap kurangnya multikulturalisme,” ujar Murai saat itu.

Namun, pada September 2025, Murai akhirnya membatalkan rencana tersebut setelah gelombang penolakan dari publik dan media sosial. Banyak pihak menilai kebijakan itu terlalu mengakomodasi warga asing yang memiliki tradisi berbeda dari masyarakat Jepang. Para kepala daerah di Miyagi juga menyampaikan kekhawatiran terkait penolakan warga jika pemakaman tanah dibangun di wilayah mereka.

Permintaan Penguburan Tanah Meningkat, Tapi Proyek Banyak yang Terhenti

Sementara itu, proyek pemakaman tanah di Kota Hiji, Prefektur Oita, yang dipromosikan Asosiasi Muslim Beppu, kini terancam gagal setelah wali kota baru, Tetsuya Abe, menolak penjualan lahan pemerintah untuk proyek tersebut. Warga sekitar disebut khawatir terhadap kemungkinan kontaminasi air tanah dan dampak lingkungan lainnya.

Padahal, sebelumnya warga telah setuju dengan sejumlah syarat, seperti pembatasan pembangunan makam baru selama 20 tahun dan pemeriksaan kualitas air tanah setiap tahun.

Menurut Hirofumi Tanada, profesor emeritus dari Waseda University, populasi Muslim di Jepang mencapai sekitar 350 ribu jiwa pada awal 2024, dengan sekitar 150 masjid tersebar di berbagai wilayah. Meski jumlahnya meningkat, hanya ada sekitar 10 lokasi pemakaman tanah berafiliasi agama di seluruh Jepang.

Undang-undang Jepang sebenarnya tidak melarang pemakaman tanah. Pemerintah daerah bebas membuat regulasi jika memenuhi syarat tertentu. Namun, hasil survei nasional pada 2023 menunjukkan lebih dari 99,9% pemakaman di Jepang masih menggunakan kremasi.

(Dra/nusantaraterkini.co)