Anggota DPR Ingatkan Potensi Penyimpangan Bansos Skema KDMP

Nusantaraterkini.co, JAKARTA–Rencana pemerintah mengalihkan penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) disorot Komisi VIII DPR RI. Pemerintah diminta melakukan mitigasi risiko secara mendalam agar tidak mengulang celah penyimpangan yang pernah terjadi pada program e-Warong maupun penyaluran Pos di masa lalu.

​Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menyoroti pentingnya evaluasi komprehensif sebelum skema KDMP direalisasikan pada September 2026 mendatang. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan validitas Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), kesiapan infrastruktur koperasi desa, mekanisme pengawasan, serta mitigasi berbagai potensi risiko sebelum skema baru diterapkan.

"Yang perlu dipastikan adalah tidak terjadi keterlambatan penyaluran, penyimpangan, konflik kepentingan di tingkat lokal, maupun berkurangnya akses masyarakat penerima manfaat," kata Selly, Rabu (29/7/2026).

Ia mengungkapkan hingga saat ini rencana penyaluran bansos melalui KDMP belum pernah dibahas secara resmi dalam rapat kerja maupun rapat dengar pendapat antara Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Sosial. Karena itu, DPR masih menunggu penjelasan pemerintah mengenai desain kebijakan, dasar hukum, kesiapan kelembagaan, serta mekanisme implementasinya.

Selly mengingatkan pemerintah agar belajar dari berbagai persoalan yang pernah terjadi dalam penyaluran bansos pada tahun-tahun sebelumnya. Ia mencontohkan kasus penyimpangan penyaluran bansos melalui PT Pos Indonesia di Mundu hingga persoalan pengurangan volume bantuan dalam program e-Warong yang sempat merugikan masyarakat.

Menurutnya, transformasi sistem penyaluran bansos sebenarnya telah berlangsung sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun, perubahan skema tersebut kerap dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan penyimpangan.

Setelah melalui berbagai evaluasi, pemerintah kemudian menerapkan penyaluran bansos melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau Kartu Combo Himbara yang memberikan keleluasaan kepada masyarakat penerima manfaat untuk mencairkan bantuan melalui jaringan ATM.

Karena itu, Selly menegaskan perubahan mekanisme penyaluran tidak boleh mengurangi prinsip utama perlindungan sosial.

"Yang menjadi perhatian utama kami adalah memastikan bahwa perubahan skema tidak menggeser prinsip dasar perlindungan sosial, yakni bansos harus diterima oleh masyarakat yang berhak secara tepat sasaran, tepat waktu, transparan, akuntabel, dan tanpa menambah beban birokrasi bagi warga penerima manfaat," ujarnya.

Menjelang rencana penyaluran pada September 2026, Selly berharap Kementerian Sosial melakukan kajian yang komprehensif terhadap seluruh aspek pelaksanaan kebijakan, termasuk memetakan potensi kendala yang dapat muncul di lapangan.

Ia menambahkan, pandangan tersebut sejalan dengan arahan Ketua DPR RI Puan Maharani yang menekankan pentingnya menjaga perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk para penerima bantuan sosial.

(LS/Nusantaraterkini.co)