Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Di tengah peluncuran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Presiden Prabowo Subianto, persoalan mendasar pangan nasional masih jauh dari tuntas. Data pemerintah sendiri menunjukkan puluhan daerah Indonesia masih berada dalam kondisi defisit pangan yang mengancam stabilitas harga dan ketahanan rakyat.
Anggota Komisi IV DPR Riyono menegaskan bahwa pangan bukan sekadar komoditas, melainkan hak asasi manusia yang wajib dijamin negara tanpa kompromi.
Baca Juga : Kritik Mengalir Deras, Menkeu Purbaya Diminta Tanggalkan Istilah Uang Saya dalam Urusan Negara
“Pangan adalah jantung kedaulatan negara. Setengah persoalan bangsa ini adalah perut rakyat yang harus terisi. Negara tidak boleh absen,” tegas Riyono. Rabu (11/2/2026).
Baca Juga : Supres Presiden Turun, DPD Minta RUU Kepulauan Segera Disahkan
Berdasarkan catatan Kemenko Pangan 2026 yang merujuk pada Survei Bapanas 2025, masih terdapat 85 kabupaten/kota yang masuk kategori defisit pangan, dengan dominasi wilayah di Indonesia timur. Papua (35,6 persen) dan Maluku (30,27 persen) tercatat sebagai provinsi dengan tingkat defisit tertinggi secara nasional.
Defisit pangan tersebut bukan hanya soal produksi, tetapi mencakup lemahnya stok, akses, dan distribusi, yang membuka ruang terjadinya lonjakan harga tidak wajar dan kelangkaan pangan strategis seperti beras, minyak goreng, dan gula.
Baca Juga : Menjelang Ramadan, DPR Ingatkan Negara Jangan Kalah oleh Oknum Pangan
“Ini bukan angka di atas kertas. Ini soal rakyat yang berpotensi kesulitan makan, apalagi menjelang Ramadhan dan Lebaran. Negara tidak boleh membiarkan 85 daerah ini menjadi titik rawan krisis pangan,” ujar Riyono.
Baca Juga : DPR: Kepentingan Strategis Nasional Tak Boleh Dijadikan Tameng untuk Korbankan Hutan
Ia mendesak Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk melakukan pengawasan ketat dan intervensi langsung di wilayah-wilayah defisit tersebut.
Menurutnya, keberhasilan swasembada beras akan sia-sia jika rakyat tetap harus membeli beras dengan harga mahal.
“Jangan sampai pemerintah mengklaim sukses swasembada, tapi di lapangan rakyat masih menjerit karena harga. Itu berarti negara gagal membaca realitas,” katanya.
Riyono juga menyoroti pentingnya penguatan pangan lokal dan peningkatan kapasitas produksi daerah sebagai solusi struktural.
Ia meminta agar proyek food estate di Papua dan Maluku tidak sekadar menjadi proyek politis, tetapi benar-benar mampu menurunkan ketergantungan daerah pada pasokan luar.
“Food estate harus jadi alat kedaulatan pangan, bukan proyek papan nama. Kalau Papua dan Maluku tetap defisit, berarti ada yang salah dalam kebijakan negara,” pungkasnya.
(LS/Nusantaraterkini.co)
