Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA-Penggunaan diksi oleh pejabat publik kembali menjadi sorotan tajam setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menggunakan frasa "uang saya" saat menjelaskan ketersediaan anggaran negara. Pernyataan tersebut memicu gelombang kritik dari berbagai kalangan, termasuk pengamat komunikasi politik yang menilai pemilihan kata tersebut tidak tepat dan berpotensi mencederai etika birokrasi serta akuntabilitas publik.
Polemik ini bermula ketika Purbaya berusaha menepis kekhawatiran terkait kelancaran anggaran untuk kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam rapat dengan pimpinan DPR di Gedung DPR/MPR RI, Senin (9/2/2026).
Baca Juga : Menkeu Purbaya Pasang Syarat Ketat Pajak Marketplace, Harus Tunggu Ekonomi Cukup Kuat
Dalam kesempatan tersebut, Purbaya dengan percaya diri menegaskan kekuatan fiskal pemerintah dengan berujar, "Jadi tadi Menteri Kesehatan klaim katanya uangnya lambat gara-gara mereka curiga saya tidak punya uang. Uang saya banyak, tahun lalu saja Rp 270 triliun tidak bisa dipakai itu, tapi di luar anggaran ya." Ungkapan ini dinilai terlalu personal untuk konteks pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang merupakan dana publik.
Baca Juga : Redenominasi Rupiah, Pengamat: Hanya Penyederhanaan Saja, Tak Mengubah Nilai
Analis komunikasi politik Hendri Satrio, atau yang akrab disapa Hensat, mengingatkan bahwa pemilihan kata bagi seorang pejabat memiliki dampak psikologis dan politis yang besar. Hensat menegaskan bahwa diksi tersebut harus segera diperbaiki agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru di mata rakyat.
"Purbaya harus segera mengganti sebutan Uang Saya bila nyatanya yang dimaksud adalah Uang Negara," ujar Hensat saat, seperti dilansir RMOL, Rabu (11/2/2026)
Baca Juga : Purbaya Bersihkan Lini Depan Fiskal, 36 Pejabat Kemenkeu Dirombak dengan Bea Cukai Jadi Sorotan Utama
Ia menilai bahwa sensitivitas publik terhadap pengelolaan keuangan negara saat ini sangat tinggi. Sehingga, kata dia, sehingga gaya komunikasi yang terkesan personalistik dapat memicu antipati.
Baca Juga : Ratna Juwita: Harga Minyak Dunia Turun Bukan Sinyal untuk Lengah
Lebih lanjut, Hensat menengarai bahwa gaya komunikasi yang cenderung defensif dan konfrontatif ini bisa jadi merupakan cerminan dari tekanan kondisi ekonomi yang sedang melanda masyarakat luas. Menurutnya, situasi internal kabinet yang belakangan ini kerap diwarnai selisih paham antarmenteri, seperti ketegangan antara Purbaya dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengenai dana pembelian kapal, semakin memperburuk citra koordinasi pemerintah.
"Mungkin mulai agak bingung dan panik sebab kondisi keuangan banyak keluarga Indonesia belum membaik," pungkas Hensat menutup pernyataannya.
Baca Juga : OTT Pegawai Pajak, Momentum Bersih-Bersih dan Ujian Integritas di Tengah Tekanan Defisit APBN
Sebagai bendahara negara, Menteri Keuangan diharapkan mampu mengedepankan narasi yang lebih inklusif dan akuntabel. Para pengamat mengingatkan bahwa setiap rupiah yang dikelola dalam kas negara adalah amanah dari pajak masyarakat, sehingga penggunaan istilah yang menonjolkan kepemilikan pribadi dianggap tidak sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
(Emn/Nusantaraterkini.co)
