Trump Bahas Denuklirisasi Bersama Rusia dan Tiongkok ​

Nusantaraterkini.co, WASHINGTON — Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkapkan, pemerintahannya tengah menjalin komunikasi intensif dengan Rusia dan Tiongkok terkait upaya pengurangan persenjataan nuklir global atau denuklirisasi.

​Diplomasi ini diambil seiring kekhawatiran Washington terhadap melesatnya kekuatan militer Tiongkok, yang diperkirakan bakal menyamai kapasitas nuklir Amerika Serikat dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

​Dalam wawancara khusus bersama Newsmax, Trump menegaskan komitmennya untuk menekan potensi ancaman senjata pemusnah massal melalui dialog internasional.

​“Semua ini sangat disayangkan, karena saya ingin sekali melakukan denuklirisasi jika memungkinkan, tetapi kita sebenarnya sedang berbicara dengan Rusia tentang hal itu, dan kita juga sedang berbicara dengan Tiongkok tentang denuklirisasi itu," kata Donald Trump, seperti dilansir RMOL, Jumat (16/10/2026).

Meskipun demikian, pihak Gedung Putih belum membeberkan secara terperinci mengenai perkembangan hasil perundingan maupun skema teknis yang akan diterapkan untuk memangkas jumlah hulu ledak nuklir ketiga negara adidaya tersebut.

​Berdasarkan data riset Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Rusia saat ini masih memegang porsi persediaan hulu ledak nuklir terbesar di dunia, disusul oleh Amerika Serikat dan Tiongkok. Namun, dalam hal jumlah hulu ledak yang siap dikerahkan secara aktif, AS mencatatkan jumlah yang lebih tinggi dibandingkan Rusia.

​

Momentum Usainya Perjanjian New START

Pernyataan hangat mengenai isu denuklirisasi ini mengemuka hanya beberapa bulan setelah berakhirnya masa berlaku perjanjian New Strategic Arms Reduction Treaty (New START) pada tahun 2026.

​Perjanjian bersejarah yang ditandatangani oleh Washington dan Moskow pada 2010 lalu tersebut merupakan landasan utama dalam membatasi serta mengawasi jumlah persenjataan nuklir strategis milik kedua negara.

​Sebelumnya, masa berlaku New START sempat diperpanjang selama lima tahun melalui kesepakatan bersama antara Presiden AS terdahulu, Joe Biden, dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

​Dengan berakhirnya opsi perpanjangan otomatis pada klausul kontrak, kini upaya pembatasan senjata nuklir memerlukan kesepakatan baru atau keputusan eksekutif secara sukarela dari masing-masing pemimpin negara guna mencegah perlombaan senjata tanpa kendali.

(Emn/Nusantaraterkini.co)