Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Kunjungan Presiden Terpilih Prabowo Subianto ke Australia dan Papua Nugini beberapa waktu lalu dinilai efektif untuk menjawab keraguan sejumlah negara Pasifik pada komitmen Indonesia menciptakan perdamaian dan kemakmuran di Papua Indonesia.
Dalam kunjungan itu, selain Wakil Ketua Harian DPP Gerindra yang juga Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sugiono, Prabowo pun mengajak tokoh pejuang HAM asal Papua, Natalius Pigai.
Baca Juga : Dorong Potensi Ekonomi Biru, JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah
Dalam kapasitas sebagai Menteri Pertahanan Prabowo secara terpisah bertemu dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Canberra pada 20 Agustus dan bertemu Perdana Menteri Papua Nugini James Marape di Port Moresby sehari kemudian.
Baca Juga : GREAT Institute: Pemimpin Dunia Harus Kecam Aksi Koboi Trump Tangkap Maduro
"Keikutsertaan Bung Natalius Pigai dalam kunjungan Presiden Terpilih Prabowo Subianto ke Australia dan Papua Nugini secara simbolis dan substansi memperlihatkan komitmen kuat pemerintahan baru nanti untuk benar-benar menciptakan perdamaian dan pembangunan di Papua," ujar pengamat politik luar negeri DR Teguh Santosa dalam keterangannya di Jakarta.
Teguh mengatakan, reputasi Natalius Pigai sebagai anggota Komnas HAM RI periode 2012-2017 dan sebagai pejuang HAM telah diakui dunia.
Baca Juga : Menteri HAM Natalius Pigai Soroti Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Air saat Kunker ke Manggarai Barat
Natalius juga mampu menempatkan isu HAM universal di tengah berbagai upaya yang dilakukan Indonesia untuk memacu progres pembangunan di Papua dan di saat yang sama menjaga situasi tetap kondusif.
Baca Juga : JMSI dan Natalius Pigai Sepakati Komitmen Perkuat HAM Tanpa Diskriminasi
"Saya berharap pemerintahan baru nanti dapat meyakinkan pihak-pihak yang selama ini meragukan dan mempertanyakan komitmen Indonesia pada saudara kita di Papua. Saya rasa Presiden Prabowo perlu memberikan peran yang lebih signifikan untuk Bung Natalius dan Mas Sugiono dalam pemerintahan baru," ujar alumni University of Hawaii at Manoa (UHM) dan Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung itu.
Sampai sejauh ini, negara Pasifik yang tergabung dalam organisasi Melanesian Sparehead Group (MSG) masih sering menggunakan isu Papua di berbagai forum internasional. Organisasi ini didirikan pada tahun 1998 di Vanuatu dan pada tahun 2007 menjadi organisasi sub-regional.
Baca Juga : Nyatakan Perang Terhadap Sampah, TNI Bergerak Serentak Bersihkan Lingkungan
Selain Vanuatu anggota MSG lainnya adalah Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Fron Pembebasan Nasional Sosialis Kanak di Kaledonia Baru. Dengan populasi Melanesia sekitar 13 juta orang Indonesia pada 2011 berpartisipasi sebagai Observer MSG dan sejak 2015 menjadi Associate Member (AM) organisasi yang dipimpin diplomat senior Papua Nugini Leonard Louma itu.
Baca Juga : Presiden Prabowo Dijadwalkan Lantik Pengganti Thomas Djiwandono Hari Ini
Dalam pertemuan MSG di Vanuatu bulan Agustus tahun lalu, Indonesia walk out karena panitia mengundang tokoh separatis Papua, Benny Wenda, berbicara di forum itu.
"Dunia internasional, khususnya kawasan Pasifik perlu melihat dengan jernih persoalan yang terjadi di Papua. Prinsip peaceful coexistence yang dihasilkan Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung tahun 1950 silam semestinya membuat masyarakat dunia, khususnya belahan Selatan, menjadi lebih kompak dan saling menguatkan," demikian ujar mantan Wakil Rektor Universitas Bung Karno (UBK) itu.
(Akb/Nusantaraterkini.co)
