Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Ketua Komite III DPD Filep Wamafma mengapresiasi langkah Kemendikdasmen dalam mengevaluasi penempatan guru PPPK yang tidak merata.
Mendikdasmen telah menyurati Presiden agar penempatan guru PPPK dapat menjadi bagian dari kebijakan nasional.
Baca Juga : Sinergi Teknologi dan Hati: Pesan Rico Waas pada Momentum 80 Tahun PGRI Medan
Diketahui bahwa salah satu persoalan Pendidikan di Indonesia saat ini terkait timpangnya distribusi guru baik di sekolah negeri maupun swasta.
Baca Juga : Guru Dianiaya Keluarga Siswa, Legislator Minta Pelaku Ditindak Tegas untuk Beri Efek Jera
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Nunuk Suryani menyatakan Indonesia kekurangan sebanyak 1,3 juta guru pada 2024.
“Distribusi pemerataan PPPK harus ditindaklanjuti secara cepat. Efek dari ketimpangan guru di Indonesia dapat berdampak pada banyak hal. Mulai dari kesenjangan mutu layanan Pendidikan, pembelajaran yang tidak efektif, peluang peningkatan mutu guru yang terhambat, hingga berdampak pada kualitas peserta didik," ungkapnya, Jumat (22/11/2024).
Disparitas jumlah guru dan layanan Pendidikan bukan hanya persoalan antara sekolah negeri dan sekolah swasta melainkan juga antara pulau Jawa dan luar Jawa khususnya untuk daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).
Baca Juga : DPR dan Pemerintah Pastikan Pilpres Tetap Langsung, RUU Pilkada Tak Masuk Prolegnas 2026
“Persoalan pemerataan guru yang utama harus diperhatikan juga ialah daerah 3T. Mereka mengalami semua keterbatasan akses. Bukan hanya guru, tetapi juga sarana dan pra sarana. Karena itu, sudah sewajarnya persoalan ini diatasi oleh lintas Kementerian termasuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi," terangnya.
Filep menyebut bahwa daerah Papua merupakan contoh nyata dari ketimpangan masalah Pendidikan di Indonesia. Bukan hanya persoalan minimnya guru, Papua masih berkutat pada persoalan angka putus sekolah yang tinggi.
Baca Juga : Komisi X akan Panggil Mendikdasmen Terkait 1.009 Sekolah Terdampak Banjir dan Longsor Sumatera
(cw1/Nusantaraterkini.co)
