Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
nusantaraterkini.co, MEDAN - Akumulasi Kemarahan Buruh dan Rakyat (Akbar) Sumatera Utara (Sumut), menggerakkan ratusan aksi massa yang terdiri dari warga sipil, mahasiswa, aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), hingga pelajar ke Gedung DPRD Sumut, pada Senin (1/9/2025).
Selain mengutuk tindakan aparat kepolisian yang dianggap menggunakan kekerasan saat menyampaikan pendapat, mereka juga mendesak agar lembaga perwakilan rakyat itu dibubarkan. Alasannya, karena tidak patuh terhadap rakyat.
Massa menyebut apabila lembaga legislatif itu bubar, maka rakyat akan mandiri membangun perwakilannya sendiri yang berbeda dengan konsep dan sistem kerja DPRD.
Baca Juga : Massa Aksi Akbar Sumut Merasa Diintimidasi Saat Drone Terbang dari Gedung DPRD
Hal tersebut lantang diteriakkan oleh massa aksi ketika Ketua DPRD Sumut, Erni Ariayanti Sitorus menemui massa aksi ditengah rintik hujan yang menetes perlahan-lahan.
“Kami berjanji dan kami juga tahu jika lembaga (DPRD) ini masih belum baik. Maka kami akan berbenah,” ucap Erni menggunakan alat pengeras suara yang dipinjamkan oleh massa aksi.
Saat yang bersamaan. Massa yang terlihat duduk rapi mendengarkan ucapan Erni, lalu meneriakinya. “Bohong-bohong, bubarkan DPR,” seru para pengunjuk rasa.
Baca Juga : Affan Kurniawan Tewas Dilindas Rantis Brimob, AKBAR Sumut: Kita Dipaksa Melihat Realita Kekerasan Aparat
Erni yang dipukul oleh dentuman teriakan itu, terdiam. Beberapa saat setelah itu, dia kembali melanjutkan perkataannya. Namun, kali ini dia meminta maaf.
“Kawan-kawan kami memohon maaf sebesar-besarnya. Kali ini saya juga memohon maaf, kalian di sini masih kecewa, masih marah dan itu adalah hal yang wajar,” kata Erni ditengah kerumunan itu.
Saat Erni hendak melanjutkan perkataannya. Dia kembali disanggah sebab pada momen itu, massa merasa terancam atas kehadiran Brimob yang berbaris di kawasan Jalan Imam Bonjol, di pertigaan jalan dekat Bank Mandiri.
Baca Juga : UUMD3 Digugat ke MK, Formappi: Perbaiki Kuantitas Anggota DPR
Perhatian sempat teralihkan. Massa menuntut agar Brimob tersebut diusir dari kawasan yang sedang dikuasai oleh massa aksi.
Seorang peserta aksi perempuan, lantang berkata jika mereka merasa terganggu atas kehadiran aparat tersebut. Namun, selama momen itu para Brimob belum dikondisikan meski Erni telah menginstruksikan sejumlah Polisi yang saat itu turut mengawalnya.
“Enggak guna kalian kan. Suara kalian enggak didengar sama kepolisian,” ujarnya kepada Erni serta sejumlah anggota dewan yang turut menemaninya saat itu.
Baca Juga : Rencana Pelarangan Impor Pakaian Bekas Dinilai Berpotensi Memukul Ekonomi Rakyat di Medan
“Kami enggak bawa senjata apapun. Kami tidak bawa senjata tajam (Sajam),” imbuhnya.
Ketika itu, perkataan Erni dan kehadiran para anggota dewan itu justru sama sekali tidak bisa menyembuhkan kemarahan massa. Ditengah itu pula, pihak Erni meninggalkan massa aksi lengkap dengan perlindungan dari aparat.
Setelah itu, massa meninggalkan lokasi. Dibawah rintik hujan mereka kembali berjalan kaki ke titik kumpul awal demonstrasi. Pada awal September ini massa Akbar Sumut masih berang atas kondisi dan situasi yang dianggap tidak jelas ini.
Baca Juga : Kongres PWI 2025 Sukses, Panitia Sampaikan Apresiasi atas Dukungan Berbagai Pihak
Sebanyak tujuh tuntutan yang mereka bawa:
Bubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bubarkan Partai Politik, Bentuk Dewan Rakyat.
Batalkan semua kenaikan untuk paja untuk rakyat, alihkan kepada kebutuhan rakyat: Pendidikan dan Kesehatan.
Lakukan evaluasi dan reformasi menyeluruh Institusi Kepolisian agar menjadi Lembaga yang profesional, akuntabel, demokratsi dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan. Usut tuntas pelindas Affan dan adili seluruh aparat keamanan yang menyebabkan kematian Affan.
Tolak upah murah buruh dan berikan jaminan kesejahteraan bagi kelas pekerja.
Hentikan segala bentuk perampasan ruang hidup rakyat.
Hentikan brutalitas kepolisian dan segera bebaskan seluruh demonstran yang ditahan secara sewenang-wenang yang ditahan di setiap daerah.
Tolak Multifungsi TNI, Cabut UU TNI Nomor 2 Tahun 2025.
(Cw7/Nusantaraterkini.co)
