Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA-Cuaca ekstrem yang dipicu oleh badai siklon belakangan ini telah menyingkap kerentanan besar pada bentang alam Indonesia, mulai dari insiden pohon tumbang di kawasan urban Jabodetabek hingga bencana banjir bandang yang menyapu sisa-sisa hutan di Pulau Sumatera. Fenomena deforestasi telah meninggalkan luka terbuka pada tanah, di mana ketiadaan vegetasi penahan air alami kini menjadi ancaman nyata yang siap memicu bencana susulan yang lebih destruktif.
Menanggapi situasi kritis ini, Direktur Eksekutif Indonesia Maritime Institute, Y Paonganan, menawarkan sebuah peta jalan mitigasi yang mengedepankan sinergi antara teknologi teknik sipil dan pemulihan alam secara masif. Beliau memandang bahwa pemulihan tidak bisa hanya mengandalkan cara tradisional, melainkan membutuhkan struktur penyangga sementara yang mampu menggantikan peran akar pohon selama proses pertumbuhan kembali.
Baca Juga : Kondisi Pascabencana di Sumut Berangsur Pulih, Kapolda Pastikan Akses Jalan Ibadah Natal jadi Prioritas
Strategi utama yang diusulkan adalah penggunaan "pohon buatan" berupa konstruksi tanggul atau turap yang dirancang khusus di area hulu yang telah gundul untuk menjinakkan laju debit air.
"pentingnya pelibatan ahli hidrologi untuk memastikan aliran air tetap berada pada jalurnya menuju hilir," ujar Paonganan, seperti dilansir RMOL, Sabtu (26/12/2025).
Menurutnya, langkah ini bisa dilakukan dengan membangun turap atau tanggul, tentunya berkolaborasi dengan ahli teknik sipil pengairan, untuk mengarahkan aliran air ke satu jalur sungai menuju hilir. Konstruksi artifisial ini diproyeksikan menjadi benteng pertahanan selama dua hingga tiga dekade ke depan, memberikan ruang bagi bibit-bibit pohon hasil reboisasi untuk mencapai usia matang hingga mereka mampu menjalankan fungsi hidrologisnya secara mandiri.
Lebih lanjut, rehabilitasi kawasan hutan yang kritis harus menjadi agenda nasional yang menjangkau seluruh pelosok negeri, melampaui batas wilayah Sumatera semata. Namun, Paonganan memberikan catatan penting bahwa pembangunan kembali infrastruktur dan pemukiman warga tidak boleh dilakukan secara terburu-buru sebelum jaminan keamanan dari sisi mitigasi air benar-benar kokoh.
Selain itu, pemerintah didorong untuk berani mengambil keputusan pahit terkait relokasi dan penataan ulang tata ruang pada daerah-daerah yang secara ilmiah sudah tidak layak huni akibat risiko bencana yang terlalu tinggi.
Baca Juga : Wagub Sumut Kawal Ketat Pembangunan Huntap: Targetkan Pengungsi Segera Miliki Rumah Permanen
Paonganan menegaskan bahwa struktur buatan manusia ini berfungsi sebagai penahan air sementara selama 20-30 tahun, hingga pohon asli hasil reboisasi tumbuh besar dan berfungsi optimal. "Sehingga keselamatan jiwa masyarakat di masa depan dapat lebih terjamin melalui perencanaan wilayah yang berbasis pada mitigasi bencana jangka panjang," pungkasnya.
(Emn/Nusantaraterkini.co)
