PUSKAPP FISIP USU: Gelombang Protes di Sumut Tunjukkan Frustrasi Publik

Nusantaraterkini.co, MEDAN – Pusat Kajian Politik dan Pembangunan (PUSKAPP) FISIP USU menilai rangkaian demonstrasi di Sumatera Utara sejak 25 Agustus hingga 8 September 2025 mencerminkan frustrasi masyarakat kelas bawah terhadap elite politik.

Isu yang diangkat massa seragam penolakan kenaikan gaji dan tunjangan DPR/DPRD, keresahan atas ketidakadilan ekonomi, hingga dorongan reformasi politik lebih konsisten.

Baca Juga : Warga Protes Tunjangan Rumah Dinas DPRD Sumut Capai Puluhan Juta Rupiah

Sejumlah titik strategis di Medan menjadi pusat konsentrasi massa, mulai dari Gedung DPRD Sumatera Utara (Sumut), Kantor Gubernur, Polda Sumut, hingga Lapangan Merdeka.

Aksi juga merembet ke Binjai dan Pematangsiantar. Eskalasi tertinggi terjadi pada 26–29 Agustus, ketika ribuan demonstran turun ke jalan dan sebagian bentrok dengan aparat.

Dari gelombang unjuk rasa itu, polisi mencatat 50 penangkapan terjadi dalam sepekan. Akibatnya, kampus Universitas Sumatera Utara bahkan memindahkan perkuliahan ke sistem daring pada awal September.

Mahasiswa dari berbagai kampus menuntut transparansi anggaran DPRD, penolakan kenaikan tunjangan, pengesahan RUU Perampasan Aset Koruptor, hingga syarat minimal pendidikan S2 bagi anggota DPRD.

Kaum buruh juga menyoroti penghapusan sistem outsourcing dan kenaikan UMP, sementara pengemudi ojek daring menuntut perlindungan pekerja gig economy serta penghentian kekerasan aparat.

Menurut Wakil Direktur PUSKAPP Fisip USU, Fuad Ginting, desakan ini sejalan dengan gelombang nasional “17+8 Tuntutan Rakyat” yang menekankan transparansi DPR dan agenda pemberantasan korupsi, namun diperkaya isu lokal seperti kesejahteraan guru dan honorer.

Baca Juga : Unjuk Rasa, Mahasiswa UINSU Angkat Sumpah Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Pakai Alquran

Baca Juga : Ketua DPRD Sumut Diteriaki Pembohong ketika Janji untuk Berbenah

Fuad juga menambahkan pemerintah daerah perlu merespons serius tuntutan ini.

“Momentum ini bisa jadi pintu dialog, jika pemerintah daerah mampu menanganinya secara proporsional,” ujar Fuad dalam keterangan tertulis yang diterima Nusantaraterkini.co, Selasa (9/9/2025).

PUSKAPP merekomendasikan empat langkah: dialog terbuka DPRD dengan perwakilan massa, transparansi anggaran dan pembatalan kenaikan tunjangan, peningkatan kesejahteraan buruh serta guru honorer, serta investigasi independen atas dugaan kekerasan aparat.

(cw7/nusantaraterkini.co)