Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Program Peremajaan Sawit Mandek, Airlangga Hartanto Ungkap Biang Keroknya
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Program peremajaan sawit mandek, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto ungkap biang keroknya.
Di mana, program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) atau yang dikenal replanting mandek. Saat ini progresnya masih di bawah target yang diinginkan.
Baca Juga : iPhone 16 Dilarang Dijual, Airlangga: Kita Lihat TKDN
Ungkapan tersebut dilontarkan Airlangga Hartanto usai melakukan rapat internal terbatas dengan Presiden Jokowi di Istana Negara perihal kebijakan sawit.
“Pertama tentang replanting sawit dilihat (target) realisasi 180 ribu (hektare) tercapai hanya 30%. Salah satu yang menjadi kendala ada diregulasi," ungkap Airlangga Hartanto usai rapat dilansir dari laman CNBCIndonesia pada Selasa (27/2/2024).
Presiden Jokowi meminta agar ada regulasi yang dikaji sehingga syarat untuk melakukan peremajaan.
Baca Juga : Pembatasan BBM saat 17 Agustus 2024, Jokowi: Belum Ada Pemikiran ke Sana
"Tadi diminta agar Permentan agar di kaji karena kebun rakyat tidak bisa di replanting karena diminta dua hal satu mengenai sertipikat, kedua rekomendasi dari KLHK," imbuhnya.
Menurut Airlangga Hartanto rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sulit untuk didapatkan oleh petani sawit rakyat. Hal ini yang membuat implementasinya terlambat.
"Kita tahu untuk memperoleh rekomendasi dari KLHK bukan sesuatu yang mudah, sehingga implementasinya terlambat. Kita ingin agar bagi masyarakat atau rakyat yang sudah punya sertifikat itu langsung dilakukan program replanting, karena timing-nya sedang tepat," sebutnya.
Baca Juga : Gugatan tak Mendasar, Pasangan Amir-Jiji Segera Dilantik jadi Wali Kota Binjai
Tidak hanya itu, Airlangga Hartanto juga mengungkapkan pemerintah juga akan mengusulkan kenaikan dana replanting menjadi Rp 60 juta dari Rp 30 juta. Menurutnya hal itu dilakukan supaya kelangsungan hidup petani sawit lebih terjamin.
Ketua Komite Pengarah BPDPKS ini menjelaskan dana Rp 30 juta yang diberikan tidak mencukupi untuk kehidupan petani sawit. Sehingga pihaknya mengusulkan menaikkan Rp 60 juta untuk menutupi biaya hidup yang mencapai Rp 15 juta per tahun.
“Oleh karena itu kalau ditingkatkan menjadi Rp 60 juta maka biaya hidup, sekitar Rp 15 juta per tahun itu bisa dicover, sehingga mereka bisa melakukan penanaman sela atau tanaman lain untuk menunjang hidup. Usulan ini masih dalam pembahasan lanjutan," terangnya.
Baca Juga : Transisi Kepemimpinan, Prabowo Minta Calon Wamen Tancap Gas Kerja Maksimal
Selain itu ia juga mau melakukan percepatan penyelesaian persoalan keberlanjutan lahan untuk pekebun rakyat, termasuk untuk pembagian wilayah Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Hingga usulan pemberian beasiswa keluarga pekebun.
(Akb/nusantaraterkini.co)
