Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA-Gelombang besar kaum intelektual membanjiri kawasan Istana Merdeka, Kamis (15/1/2026) pagi, guna memenuhi panggilan mendadak dari Presiden Prabowo Subianto. Namun, pemandangan yang tak biasa tersaji ketika forum yang menghadirkan sedikitnya 1.200 rektor dan guru besar dari institusi negeri maupun swasta ini dinyatakan steril dari publikasi media.
Keputusan untuk mengunci rapat pintu Istana dari sorot kamera memicu berbagai spekulasi di tengah masyarakat mengenai urgensi di balik dialog yang dijaga sangat ketat tersebut. Langkah ini mengisyaratkan adanya misi khusus pemerintah untuk merumuskan ulang arah pendidikan tinggi Indonesia melalui sebuah ruang diskusi yang bebas dari gangguan opini luar.
Baca Juga : Komisi X DPR Dorong Keberlanjutan Kegiatan Belajar Anak Korban Bencana di Sumatera
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, yang bertindak sebagai juru bicara utama dalam agenda ini, memberikan klarifikasi terkait mengapa publik tidak diperkenankan memantau langsung jalannya rembuk nasional tersebut. Ia menekankan bahwa efektivitas dalam mengupas persoalan teknis yang rumit hanya dapat dicapai melalui suasana privat yang tenang.
"Tapi mohon maaf mungkin kali ini memang agendanya tertutup karena banyak hal yang memang mau dibicarakan secara teknis Bapak Presiden dan para guru besar," ujar Prasetyo Hadi, saat ditemui awak media di sela-sela kegiatan.
Disebutkannya, Presiden menginginkan adanya kejujuran intelektual tanpa sekat birokrasi yang kaku dalam mencari jalan keluar sistem pendidikan saat ini.
Kehadiran massa akademisi dalam skala masif ini menunjukkan pergeseran gaya kepemimpinan Prabowo yang kini lebih memilih mendengarkan masukan dari basis data para pakar di garis depan pendidikan. Pemerintah tampaknya ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang akan diluncurkan memiliki landasan akademis yang kuat dan dapat diterapkan secara konkret.
Urgensi pelibatan ribuan cendekiawan ini dipertegas kembali oleh Mensesneg saat menjelaskan besarnya harapan pemerintah dalam forum tersebut. Beliau mengungkapkan bahwa kurang lebih 1.200 guru besar yang hari ini akan berdiskusi bersama dengan Bapak Presiden dan menambahkan penekanan bahwa betul-betul kita ingin menjadikan pendidikan sebagai salah satu fondasi dan faktor kunci bagi kedaulatan bangsa.
Di balik dinding Istana yang terkunci, isu-isu sensitif yang selama ini menghambat kemajuan universitas dikabarkan menjadi menu utama perdebatan. Fokus dialokasikan pada sinkronisasi antara kebutuhan tenaga kerja di sektor kesehatan dengan kurikulum perguruan tinggi yang dianggap masih tumpang tindih.
Selain itu, Presiden juga dilaporkan menyoroti masalah pelik terkait ketersediaan sarana prasarana yang belum merata, peningkatan standar mutu dosen, hingga beban operasional kampus yang kian membengkak dan membebani masyarakat. Pemerintah berambisi mencari formula baru untuk menata ulang efisiensi operasional universitas agar institusi pendidikan bisa lebih fokus pada riset dan inovasi daripada sekadar urusan administratif yang melelahkan.
Seluruh rangkaian diplomasi senyap ini diklaim tetap bersandar pada rel konstitusi yang berlaku di Indonesia. Bagi pemerintah, pertemuan ini bukan sekadar diskusi biasa, melainkan upaya pemenuhan janji negara untuk mengangkat derajat bangsa melalui jalur ilmu pengetahuan.
Baca Juga : Wajib Belajar Jadi 13 Tahun, Ketua Komisi X DPR: Fondasi Pendidikan Dimulai dari PAUD
Menutup rangkaian keterangan persnya, Prasetyo Hadi mengingatkan semua pihak akan beban moral yang sedang dipikul oleh Presiden bersama para guru besar tersebut dalam menjaga marwah bangsa.
"Karena kita menyadari bahwa sesungguhnya amanat konstitusi, kita harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan salah satunya ya melalui pendidikan di tingkat universitas," pungkasnya.
(Emn/Nusantaraterkini.co)
