Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Fathi mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto terkait Danantara mesti diatur dengan sistem yang ketat. Ia ingin penyelenggara BUMN ini bersifat transparan dan akuntabel kepada rakyat.
"Kami di Komisi XI sangat mendukung arahan Presiden Prabowo. Pengelolaan aset nasional, termasuk melalui Danantara, harus dilakukan dengan sistem yang ketat, transparan, dan akuntabel demi sebesar-besarnya kepentingan rakyat," katanya, Rabu (30/4/2025).
Menurut Fathi, potensi kekayaan yang dikelola Danantara menjadi bukti Indonesia memiliki sumber daya yang luas. Ia menegaskan jika negara mampu mengelolanya secara tepat, percepatan ekonomi pun mudah didapat.
Baca Juga: Wartawan Diminta Keluar hingga Presiden Prabowo Tegur Direksi BUMN, Ini Kata Ketum JMSI
"Presiden Prabowo menegaskan pentingnya evaluasi kinerja dan integritas para direksi. Ini sejalan dengan harapan rakyat, agar pengelolaan aset negara betul-betul bersih dari praktik-praktik yang merugikan," ujarnya.
"Pengawasan yang efektif dan kolaborasi konstruktif antara pemerintah, BPI Danantara, serta seluruh pemangku kepentingan, agar cita-cita menjadikan Danantara sebagai motor penggerak ekonomi bangsa dapat segera terwujud. Kami dari DPR siap mengawal agar prinsip meritokrasi dan profesionalisme ditegakkan," tambahnya.
Ia juga menyoroti pesan Presiden agar seleksi pegawai Danantara dilakukan tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, atau afiliasi politik. Fathi menilai sudah saatnya jajaran Danantara mengedepankan kualitas dan loyalitas meninggalkan kepentingan golongan.
Baca Juga: Prabowo Tegur Keras Direksi BUMN, DPR: BUMN Jadi Motor Penggerak Ekonomi Bangsa
"Sudah saatnya kita mengedepankan kualitas dan loyalitas kepada negara di atas segala bentuk kepentingan golongan. Ini bukan hanya soal bisnis, tetapi soal menjaga masa depan perekonomian nasional," ungkap legislator partai Demorkat ini.
Sebelumnya, Prabowo memberikan peringatan terhadap jajaran direksi BUMN. Prabowo meminta pihak internal BUMN meninggalkan praktik-praktik penyelewengan.
"Saya minta atas nama bangsa dan rakyat, saya minta semua direksi berbuat yang terbaik, tinggalkan praktik-praktik zaman dulu mungkin yang kurang efisien, atau ada praktik-praktik yang nggak bener harus ditinggalkan," kata Prabowo.
(cw1/nusantaraterkini.co)
