Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
NUSANTARATERKINI.CO, JAKARTA - Juru Bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyebut, Prabowo membuka komunikasi dengan banyak pihak, termasuk, partai politik di luar koalisi Prabowo-Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.
Komunikasi politik dilakukan ke semua pihak lantaran Prabowo ingin membangun pemerintahan yang stabil ke depan.
“Kita ingin membangun pemerintahan yang kuat, stabilitas politik yang terjaga, yang sudah dimulai dan dilakukan oleh Pak Jokowi,” kata Dahnil dalam program Sapa Indonesia Malam Kompas TV, Senin (26/2/2024).
Baca Juga : Pilkada Tak Langsung Dinilai Curi Kedaulatan Rakyat, Alarm Bahaya bagi Partai Penguasa
“Tentu Pak Prabowo akan membangun komunikasi dengan partai-partai lain, baik itu partai yang bergabung di (pasangan capres-cawapres) nomor urut 1 maupun nomor urut 3,” lanjutnya.
Dahnil bilang, Prabowo melibatkan sejumlah pihak untuk menyusun kabinet dan menentukan arah pemerintahan ke depan.
Pihak-pihak tersebut, seperti, Presiden Joko Widodo, Presiden Ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), serta partai-partai politik pengusung Prabowo-Gibran.
Baca Juga : Wacana Pilkada via DPRD, PAN Tekankan Penegakan Hukum Terhadap Money Politics
“Pak Prabowo pasti berdiskusi dengan banyak pihak terutama partai koalisi, dalam hal ini juga Pak Jokowi sebagai presiden yang punya pengalaman panjang selama 10 tahun, termasuk Pak SBY, termasuk ketua-ketua umum partai politik,” ujarnya.
Sejak awal, Prabowo menyatakan keinginannya untuk meneruskan kepemimpinan Jokowi.
Saat ini, kata Dahnil, Prabowo tengah berkonsentrasi menentukan arah pemerintahan ke depan agar berkesinambungan dengan rezim Jokowi.
Baca Juga : Prabowo Tegaskan Elite Gagal Kelola Kekayaan Bangsa, Serukan Persatuan Berantas Kemiskinan dan Sampah
Prabowo ingin mengambil kebijakan dan model kepemimpinan yang diwariskan oleh presiden terdahulu, meneruskan yang baik dan membenahi yang kurang.
Presiden terdahulu yang dimaksud bukan cuma Jokowi, tetapi juga SBY, Megawati Soekarnoputri, bahkan Soekarno.
Namun, dari Jokowi, Prabowo banyak belajar mengenai pemerintahan lantaran selama lima tahun menjabat sebagai Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju.
Dahnil menyebut, Jokowi menjadi teman diskusi Prabowo.
Sejalan dengan itu, lanjut Dahnil, Prabowo banyak belajar dari SBY yang memiliki latar belakang serupa, yakni kalangan militer yang juga pimpinan partai politik.
“Tentu banyak hal yang bisa dan perlu dipelajari dari Pak SBY. Itulah kenapa beliau (Prabowo) juga intens berdiskusi dengan Pak SBY, Pak Jokowi, dan semua pemimpin-pemimpin yang punya pengalaman panjang,” katanya.
Baca Juga : DPR Dukung Proyek Gentengnisasi Prabowo, Ingatkan Akuntabilitas dan Dampak ke UMKM
Sebagai presiden mendatang, sebut Dahnil, Prabowo berhak menyusun kabinet dan arah pemerintahannya ke depan.
Namun, menurut dia, tak ada salahnya jika Ketua Umum Partai Gerindra itu melibatkan banyak pihak.
“Pak Prabowo memang punya hak prerogatif untuk menyusun pemerintahan beliau, namun tentu Pak Prabowo membuka diri dari masukan-masukan para tokoh, apalagi itu dari Pak Jokowi atau tokoh-tokoh lain,” tutur Dahnil.
Baca Juga : Dijadwalkan Digusur Hari Ini, Pedagang Pasar Sambas Sampaikan Aspirasi
Sebagaimana diketahui, pasangan Prabowo-Gibran unggul dalam Pilpres 2024 menurut hasil hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga.
Hasil hitung cepat final Litbang Kompas, misalnya, memperlihatkan perolehan suara Prabowo-Gibran mencapai 58,47 persen.
Pasangan capres-cawapres nomor urut 2 itu didukung oleh Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda, dan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).
Sementara, capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendulang 25,23 persen suara.
Pasangan ini didukung oleh Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Ummat.
Selanjutnya, masih menurut quick count, pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD, mendapat 16,30 persen suara.
Capres-cawapres ini didukung oleh PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, dan Partai Perindo.
Akan tetapi, quick count bukanlah hasil resmi pemilu.
Menurut Komisioner KPU RI Hasyim Asy’ari, penetapan hasil rekapitulasi suara dilakukan paling lambat 35 hari setelah pemungutan suara Pemilu 2024.
Oleh karena pemungutan suara digelar secara serentak pada 14 Februari 2024, penetapan rekapitulasi suara nasional dilakukan paling lambat pada 20 Maret 2024.
(*/nusantaraterkini.co)
Sumber: Kompas.com
