Potensi Kotak Kosong di Pilkada Sumut dan Pilbup Deliserdang

Nusantaraterkini.co, MEDAN - Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Sumatera Utara (Sumut) tidak menutup kemungkinan masih berpotensi akan terjadinya kotak kosong.

Kotak kosong artinya, hanya ada satu pasangan calon yang maju pada Pilkada Sumut dan pasangan tersebut melawan kotak kosong. Terhitung waktu dibukanya pendaftaran pasangan calon baik Pilkada gubernur, bupati dan walikota kurang lebih tinggal sebulan lagi.

KPU telah menetapkan pendaftaran pasangan calon pada 17-29 Agustus 2024 atau bulan depan. Sejauh ini, khususnya di Pilkada Sumut, Bobby Nasution paling berpeluang maju sebagai calon gubernur.

Walikota Medan itu tercatat sudah mengantongi dukungan dari enam partai politik yakni Gerindra, Golkar, NasDem, PKB, PAN dan Demokrat. Bobby diprediksi akan berpasangan dengan Surya yang saat ini menjabat Bupati Asahan setelah mendapat dukungan penuh dari Golkar.

Sejauh ini penantang terkuatnya adalah Edy Rahmayadi. Statusnya sebagai petahana atau Gubernur Sumut periode 2018-2023, menjadikan namanya masih masuk dalam atmosfer Pilkada Sumut tahun 2024 ini.

Mantan Pangkostrad ini menyebut kalau dirinya sudah mendatangi semua partai agar didukung maju kembali di Pilkada Sumut. Termasuk ke Jakarta, mengikuti uji kelayakan dan kepatutan dengan DPP PKB.

Namun, PKB lebih memilih Bobby untuk diusung di Pilkada Sumut. Edy sendiri tidak terlalu mempersoalkan keputusan PKB tersebut dan menghormati hal itu sebagai dinamika politik.

Saat ini hanya tinggal PDIP dan PKS yang belum menentukan sikap politik di Pilkada Sumut. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebelumnya sudah menyatakan kalau pihaknya tidak akan membiarkan kotak kosong terjadi di Pilkada Sumut termasuk juga di Pilkada Jatim. Sedangkan PKS meralat pernyataan dukungan kepada Bobby Nasution di Pilkada Sumut selang beberapa jam diucapkan Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

Akhir-akhir ini kedua partai tampak intens membangun hubungan politik. Di tingkat pusat, Hasto menyebut pihaknya tengah membangun komunikasi politik dengan PKS. Di Sumut, DPD PDI-P Sumut dan DPW PKS Sumut melakukan pertemuan sehari pasca PKS meralat dukungan kepada Bobby.

Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Shohibul Ansor menjelaskan bahwa fenomena kotak kosong dalam Pilkada adalah salah satu jenis anomali dalam backsliding democracy atau kemunduran demokrasi menjadi autokrasi. Dia mengatakan hal ini sebagai bentuk keberhasilan oligarki menundukkan kelembagaan dan proses demokrasi menyimpang jauh untuk kepentingan oligarki.

Namun ia tidak menepis bahwa fenomena tersebut tidak melanggar regulasi secara formal dan hanya mereduksi substansi demokrasi secara tajam, karena Pilkada sebagai arena pemilihan akhirnya kehilangan esensinya sebagai kontestasi mencari yang terbaik untuk menjadi pemimpin daerah.

"Untuk Sumatera Utara, hingga saat ini, peluang menerapkan resep kotak kosong sangat tergantung pada marwah, kewibawaan dan harga diri politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan partai lainnya yang tidak mau bergabung ke koalisi pengusung Bobby Nasution," kata Shohibul kepada Nusantaraterkini.co, Kamis (25/7/2024).

"Berapa besar pun keinginan Joko Widodo untuk menghimpun semua partai politik di Sumatera Utara, melalui para ketua umumnya di Jakarta, agar memungkinkan menantunya Bobby Nasution berhadapan dengan kotak kosong dalam Pilgubsu November 2024, tidak akan terlaksana selama beberapa partai itu tidak mengindahkan tawaran," tambahnya.

Menurutnya, potensi terjadinya kotak kosong tidak menutup kemungkinan juga terjadi di Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Deliserdang. Setelah atmosfer Pilkada Sumut nyaris serupa dengan Pilbup Deliserdang.

"Peluang terjadinya kasus serupa di beberapa daerah seperti Deliserdang dan lain-lain, hanya dimungkinkan oleh alasan dan kondisi yang sama, yakni keleluasaan oligarki menentukan arah politik dengan “mendikte” para pimpinan parpol di Jakarta," terangnya.

Shohibul menyebut tujuan dibentuknya pemerintahan untuk menyejahterahkan dan memakmurkan masyarakat. Namun, dia menegaskan hal itu akan menjadi sulit jika fenomena anomali demokrasi atau kotak kosong terjadi apalagi diakumulasi.

"Akumulasi fenomena anomali demokrasi seperti ini akan memperparah keburukan jalan menuju kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebagai tujuan akhir dibentuknya pemerintahan," pungkasnya.

(Ham/Nusantaraterkini.co)