Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, Jakarta - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar Pilkada pemilihan Gubernur dipilih oleh pemerintah pusat dan bupati dipilih oleh DPRD.
Partai Amanat Nasional (PAN) mengaku akan mengkaji terlebih dahulu di internal sampai sejauhmana usulan itu bisa diterima. PAN pun menilai mengubah sistem pilkada tak menjadi jaminan money politics hilang.
"Kita telah melakukan kajian bahkan sebelum usulan tersebut muncul, kita telah melakukan kajian di internal PAN, terkait pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara tidak langsung atau melalui DPRD," kata Waketum PAN Eddy Soeparno, Sabtu (26/7/2025).
"Sekarang juga pendalaman terhadap usulan atau wacana untuk pemilihan, atau penunjukan gubernur langsung oleh pemerintah pusat kami lakukan kajiannya," sambungnya.
Baca Juga: Cak Imin Usul Pilkada Lewat DPRD, Ketua DPR: Masih Wacana!
Eddy menilai saat ini yang terpenting ialah cara memperbaiki kualitas demokrasi. Salah satunya, kata dia, dengan menghilangkan perilaku money politics.
"Kalau kita ingin memberantas money politics, kita juga melakukannya melalui penegakan hukum yang ketat dan konsekuen, termasuk juga memberikan pendidikan politik kepada masyarakat," ujarnya.
Menurutnya, memberantas money politics tak selalu dengan mengubah sistem pilkada. Namun, juga bisa dilakukan dengan sosialisasi dan penegakan hukum yang lebih ketat.
"Jadi tidak melulu kita harus merubah sistem pemilu pilkada-nya, tetapi berbagai usulan tersebut tentu kami lakukan kajian di internal," ujar dia.
"Pada akhirnya kami juga akan membahas dengan partai-partai koalisi pendukung Pak Prabowo untuk mencapai konsensus apa sistem dan model yang terbaik, yang kemudian bisa kita berikan kepada masyarakat," lanjutnya.
Saat ditanya mengenai potensi berkurangnya money politics dengan penunjukan langsung, Eddy menilai hal itu tak dapat dijamin. Sebaliknya, kata dia, pendidikan kepada masyarakat dan pejabat publik terkait money politics perlu untuk digencarkan.
"Saya kira tidak ada jaminan bahwa perubahan sistem atau model pelaksanaan pilkada akan mengurangi dampak dari money politics," tuturnya.
"Penegakan hukum yang tegas dan konsekuen bagi yang memberi maupun yang menerima. Sehingga mereka ada efek jera untuk tidak menerima dan memberikan iming-iming atau hadiah terkait dengan upaya pemilihan pejabat publik tertentu," imbuhnya.
Sebelumnya, Cak Imin menanggapi terkait ide pemilihan kepala daerah. Cak Imin mengatakan ada dua hal yang menjadi kesimpulan PKB dalam pengkajian ulang pemilihan kepala daerah secara langsung.
"Jadi sebetulnya hasil pertemuan NU di beberapa kali munas, musyawarah nasional memerintahkan kepada PKB untuk mengkaji ulang pemilihan kepala daerah secara langsung. Satu, kesimpulannya seluruh kepala daerah habis biaya mahal untuk menjadi kepala daerah, yang kadang-kadang tidak rasional. Yang kedua, ujung-ujungnya pemerintah daerah juga bergantung kepada pemerintah pusat dalaam seluruh aspek, belum bisa mandiri atau apalagi otonom," kata Cak Imin.
(cw1/nusantaraterkini.co)
