Petaka Pesta Pernikahan Wabup Garut, 3 Orang Meninggal: Polisi Periksa 11 Saksi

nusantaraterkini.co, GARUT - Pesta rakyat perayaan pernikahan Wakil Bupati Garut Luthfianisa Putri Karlina dengan Maula Akbar Mulyadi Putra (Ula) berakhir petaka. 

Pesta yang awalnya berbagi kebahagiaan justru berujung maut. Tiga orang dikabarkan meninggal dunia dalam acara pesta pernikahan tersebut.

 Ketiga korban meninggal dunia usai berdesak-desakan saat masuk Pendopo Garut untuk mendapatkan makan gratis saat acara pernikahan Wabup Garut.

Saat ini, kasus tersebut tengah diselidiki oleh polisi. Sebanyak 11 saksi sudah diperiksa untuk dimintai keterangan guna mengetahui peristiwa nahas tersebut.

"Polres Garut telah memeriksa 11 saksi untuk dimintai keterangannya saat terjadi aksi dorong dan terinjak-injaknya masa yang mau masuk ke Pendopo Kabupaten Garut," kata Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rochmawan, diikutip kumparan, Selasa (22/7/2025).

Selanjutnya, Polisi akan mengirim surat undangan klarifikasi kepada Asisten Administrasi Umum Pemkab Garut, lima anggota Polisi, Kasatpol PP, vendor, orang tua korban dan warga sekitar lokasi kejadian. Meski demikian, Hendra tidak menyebutkan kapan waktu pemanggilan tersebut.

Hendra juga membantah bahwa Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berada di lokasi selama kejadian. Ini menjawab dugaan warga, yang mengira Dedi Mulyadi berada di lokasi sehingga terjadi lonjakan massa.

"Setelah diklarifikasi bahwa sesungguhnya KDM (Dedi Mulyadi) pada Jumat (18/7/2025) jam 13.00 dalam perjalanan menuju Trans Studio (Bandung). Tidak posisi di Garut,” tuturnya.

Hendra mengatakan, kericuhan berawal saat penyelenggara menyediakan paket makanan gratis di sekitar area Pendopo Garut. Jumlah paket makanan yang disiapkan mencapai 5.000 porsi.

Masyarakat yang mengetahui informasi itu kemudian datang dan mengantre di depan pintu-pintu gerbang pendopo. Penyelenggara kemudian membatasi jumlah warga yang masuk.

Namun, Hendra mengatakan banyak masyarakat yang masih tertahan di luar pintu begitu besar. Mereka dorong-dorongan agar bisa masuk.

“Masyarakat itu mengantre di luar, di pintu-pintu (gerbang menuju) pendopo. Kemudian pengaturan dari EO berawal dari jumlahnya dibatasi dulu, tapi antara masyarakat yang boleh masuk dengan yang berdatangan lebih banyak yang berdatangan dari luar mau masuk tadi itu,” katanya.

“Sehingga, ketika akses dibatasi seberapa, akhirnya dorongan dari luar sangat deras. Akhirnya dibuka tapi telanjur berdesak-desakan,” tutupnya.

(Dra/nusantaraterkini.co).