Pertalite Bakal Dibatasi, Konsumen Desil 9-10 Jadi Sasaran

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Pemerintah kembali membahas rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite. Dalam skema yang tengah disiapkan, masyarakat dari kelompok ekonomi atas atau desil 9-10 berpotensi tidak lagi diperbolehkan membeli Pertalite.

Rencana tersebut dibahas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat pada Selasa (11/8/2026).

Purbaya mengatakan pembatasan tidak akan langsung diberlakukan. Pemerintah masih mematangkan sistem dan menyiapkan penerapannya secara bertahap dalam beberapa bulan mendatang.

Menurutnya, kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi tinggi akan menjadi sasaran utama pembatasan. Mereka nantinya diarahkan menggunakan BBM nonsubsidi seperti Pertamax.

"Kita sudah menguji sistem, Pertamina punya sistem, saya sudah melihat sistemnya," ujar Purbaya kepada wartawan di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (11/8/2026).

Purbaya mengungkapkan sistem yang dimiliki PT Pertamina (Persero) dinilai telah mampu mendukung kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi.

Dengan sistem tersebut, pemerintah dapat mengatur akses pembelian Pertalite berdasarkan profil konsumen, termasuk menggunakan klasifikasi desil.

Jika diterapkan, konsumen yang masuk kelompok desil 9-10 tidak dapat membeli Pertalite. Mereka harus beralih ke BBM nonsubsidi dan membayar harga yang berlaku untuk produk seperti Pertamax.

Purbaya menilai kebijakan tersebut dapat mengurangi beban subsidi pemerintah meskipun konsumsi BBM secara keseluruhan belum tentu turun.

"Konsumsi mungkin tetap akan sama, cuma subsidi akan berkurang karena sebagian terpaksa beli yang tidak bersubsidi," katanya.

Namun, pemerintah belum menghitung secara pasti berapa besar penghematan subsidi yang dapat diperoleh dari kebijakan tersebut.

Salah satu faktornya adalah harga minyak mentah dunia yang masih bergerak fluktuatif. Kondisi tersebut dapat memengaruhi besaran kebutuhan subsidi energi sepanjang tahun.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pembahasan bersama Menteri Keuangan merupakan bagian dari upaya memperbaiki pola penyaluran subsidi energi agar lebih tepat sasaran.

Bahlil menyoroti masih adanya masyarakat dengan kemampuan ekonomi tinggi yang menikmati BBM bersubsidi. Kondisi tersebut dinilai tidak sesuai dengan tujuan awal pemberian subsidi.

"Sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih dapat subsidi," kata Bahlil.

Ia mencontohkan penggunaan kendaraan mewah oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Menurutnya, pemilik kendaraan seperti BMW atau Mercedes-Benz seharusnya tidak menggunakan BBM yang memperoleh subsidi pemerintah.

Karena itu, pemerintah mulai membahas mekanisme pembatasan berdasarkan jenis kendaraan maupun kelompok ekonomi masyarakat.

Di tengah rencana pembatasan tersebut, Bahlil menegaskan pemerintah tidak berencana menaikkan harga BBM bersubsidi.

Menurutnya, keputusan tersebut sejalan dengan arahan Presiden di tengah ketidakpastian harga minyak mentah internasional.

Bahlil mengatakan pemerintah tetap berkomitmen menjaga harga BBM subsidi agar tidak mengalami kenaikan.

"Yang kedua, saya sama Pak Menteri bersepakat bahwa harga ICP dunia yang tidak menentu sampai dengan sekarang, kami punya komitmen atas dasar perintah Bapak Presiden bahwa harga BBM subsidi tidak akan naik," tegasnya.

Dengan demikian, skema yang sedang dikaji pemerintah bukan berupa kenaikan harga Pertalite, melainkan pembatasan akses bagi kelompok masyarakat yang dinilai mampu.

Pemerintah masih melakukan pembahasan teknis sebelum kebijakan tersebut diterapkan. Jika terealisasi, pembatasan Pertalite akan dilakukan secara bertahap dan menyasar konsumen dari kelompok ekonomi atas.

(Dra/nusantaraterkini.co).