Stok Pertalite Turun Jadi 16–18 Hari, Bahlil Ungkap Penyebab dan Soroti Penimbunan BBM Subsidi

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan persediaan Pertalite secara nasional saat ini berada di kisaran 16–18 hari, lebih rendah dibandingkan kondisi normal yang mencapai sekitar 20 hari.

Penurunan stok tersebut dipengaruhi meningkatnya konsumsi BBM bersubsidi akibat peralihan sebagian masyarakat dari bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi ke Pertalite. Meski demikian, Bahlil memastikan persediaan secara nasional masih dalam kondisi aman.

Pernyataan itu disampaikan Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (16/10/2026). Ia memperkirakan persediaan Pertalite dapat kembali mencapai level normal dalam waktu sekitar satu pekan.

Konsumsi Pertalite Meningkat

Bahlil menjelaskan, meningkatnya permintaan Pertalite atau BBM beroktan RON 90 berkaitan dengan perubahan pola konsumsi masyarakat. Sebagian pengguna BBM nonsubsidi, seperti Pertamax RON 92 dan Pertamax Green RON 95, disebut beralih menggunakan Pertalite karena perbedaan harga yang cukup besar.

Perubahan tersebut membuat konsumsi Pertalite meningkat sehingga persediaannya turun dibandingkan kondisi normal.

“Kenapa itu terjadi (stok di bawah 20 hari)? Karena terjadinya shifting yang tadinya orang pakai 92 dan 95, itu di-shifting ke 90 karena harganya kan berbedanya cukup ekonomis. Itu sebenarnya masalahnya,” kata Bahlil.

Ia menegaskan, penurunan persediaan tersebut hanya terjadi pada Pertalite. Sementara itu, stok Solar serta BBM dengan tingkat oktan RON 92, RON 95, dan RON 98 disebut tidak mengalami persoalan serupa.

“Yang kurang dari 20 hari itu hanya RON 90, tapi kalau Solar, RON 92, RON 95, RON 98 itu no issue. Enggak ada masalah. Yang terjadi pergeseran ke 16–18 hari itu adalah RON 90,” ujarnya.

Menurut Bahlil, proses pengolahan BBM RON 90 di kilang masih berjalan. Pemerintah memperkirakan waktu sekitar satu minggu diperlukan agar persediaan Pertalite kembali mencapai kisaran 20 hari.

“Secara standar nasional oke. Mungkin untuk mencapai di angka 20 itu ya kita butuh waktu seminggu. Seminggu selesai. Tapi di 16–18 hari itu kan bukan berarti kita kekurangan standar minimal,” katanya dikutip dari Kompas.com, Sabtu (17/10/2026).

Bahlil Minta Penimbun BBM Subsidi Diproses Hukum

Selain menyoroti peningkatan konsumsi Pertalite, Bahlil mengingatkan adanya dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi dengan cara menampung Solar subsidi untuk kemudian dijual kembali dengan harga industri.

Ia meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menindak tegas praktik tersebut karena subsidi BBM menggunakan anggaran negara dan seharusnya dinikmati masyarakat yang berhak.

Permintaan itu disampaikan dalam rapat koordinasi di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (16/10/2026), yang turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan sejumlah pejabat lainnya.

“Saya minta tolong sama Pak Kapolri, 'Pak, kalau begini ditindak aja, diproses hukum'. Masa minyak BBM solar subsidi ditampung, kemudian dijual lagi dengan harga industri, itu kan subsidinya ditanggung oleh negara,” ujar Bahlil.

Ia juga mengingatkan bahwa antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) tidak selalu berarti persediaan BBM di wilayah tersebut tidak mencukupi.

Menurutnya, praktik pembelian BBM subsidi dalam jumlah besar untuk dijual kembali dapat menjadi salah satu persoalan yang perlu ditelusuri aparat penegak hukum.

Bahlil mencontohkan kendaraan yang mengantre untuk membeli Solar subsidi dengan kapasitas penampungan besar. Ia juga menyoroti dugaan penggunaan kendaraan yang dimodifikasi agar dapat menampung BBM melebihi kapasitas tangki standar.

“Ya mohon maaf ya, perilakunya enggak berubah, yang ngantre mobil Pajero atau ngantre mobil yang diisi tangkinya banyak, ngambil minyak subsidi baru dijual,” ungkapnya.

Mengenai ketentuan hukum yang dapat diterapkan, Bahlil menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum sesuai hasil pemeriksaan dan bukti yang ditemukan.

Distribusi BBM ke Bali Terkendala Kapal

Dalam kesempatan yang sama, Bahlil turut menyinggung kendala distribusi BBM dari Jawa Timur menuju Bali dan sejumlah wilayah lain yang mengandalkan transportasi laut.

Untuk mengantisipasi gangguan pasokan, ia telah meminta Pertamina menambah jumlah kapal pengangkut BBM agar distribusi dapat berlangsung lebih cepat dan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi.

“Saya tadi memerintahkan untuk mereka (Pertamina) untuk segera menggandakan kapal agar tidak terjadi kondisi yang tidak diinginkan di daerah-daerah, supaya bisa percepatan,” pungkasnya.

Pemerintah berharap peningkatan pengolahan, pengawasan penggunaan BBM subsidi, dan percepatan distribusi dapat membantu menjaga ketersediaan energi nasional sekaligus memastikan subsidi digunakan sesuai peruntukannya.

(Dra/nusantaraterkini.co).