Perkuat Kesiapsiagaan Bencana, LPPM USU dan Pemdes Sidoharjo I Pasar Miring Matangkan Strategi DESTANA

Nusantaraterkini.co,DELISERDANG — Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sumatera Utara (LPPM USU) melalui Program Desa Binaan terus mendorong penguatan kapasitas Desa Tangguh Bencana (DESTANA) di Desa Sidoharjo I Pasar Miring, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deliserdang. 

Kesiapan langkah tersebut dimatangkan melalui Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Penguatan Manajemen Bencana Desa Berbasis Tata Kelola Bencana dan Komunikasi Risiko” yang berlangsung, Jumat (14/8/2026). Sebanyak 36 peserta dari jajaran pemerintah desa, Badan Pengurus Desa (BPD), BPBD, relawan, tokoh masyarakat, pemuda, hingga tim akademisi hadir untuk menyusun strategi mitigasi. 

Ketua Tim Pengabdian USU, Dra Februati Trimurni MSi PhD mengatakan, sinergi antara kajian teori dan pengalaman empiris warga lokal merupakan kunci utama dalam membangun ketangguhan desa menghadapi ancaman bencana. 

“Sebagai akademisi, kami memahami teori dan konsep manajemen bencana. Namun, untuk memahami kondisi sebenarnya di lapangan, kami tetap perlu mendengarkan pengalaman Bapak dan Ibu dalam menangani bencana. Melalui FGD ini, kami berharap dapat berbagi pengetahuan dan bersama-sama membangun kesiapsiagaan masyarakat,” ujar Februati.

Sebagai informasi, Desa Sidoharjo I Pasar Miring terdiri atas 11 dusun dengan sekitar 1.650 kepala keluarga. Berdasarkan hasil diskusi, beberapa bencana yang pernah terjadi di wilayah tersebut antara lain angin puting beliung, banjir, petir, dan angin kencang.

Kepala Desa Sidoharjo I Pasar Miring, Santoso, SSos menjelaskan, pemerintah desa telah memiliki DESTANA yang ditetapkan melalui surat keputusan. Namun, relawan masih membutuhkan penguatan kapasitas, kejelasan tugas, pelatihan dasar, simulasi, serta sarana penunjang.

“Kami berterima kasih kepada tim pengabdian USU yang telah membantu membuka dan memetakan akar permasalahan bencana di desa ini. DESTANA sudah ada dan sudah di-SK-kan. Harapannya, melalui diskusi ini DESTANA bisa benar-benar diperkuat dan menjadi tangguh,” kata Santoso.

Dalam penanganan awal bencana, kepala dusun menjadi pihak yang terlebih dahulu memantau kondisi di lapangan. Informasi kemudian diverifikasi sebelum diteruskan kepada masyarakat melalui grup WhatsApp. Untuk keadaan darurat, pemerintah desa memberikan bantuan awal seperti sembako, sedangkan dukungan material dan perbaikan bangunan masih menjadi salah satu keterbatasan.

Kepala Pos 3 BPBD Deliserdang, Muhammad Juliadi Basuki atau Bang Jeky, mengatakan relawan DESTANA perlu mendapat sosialisasi mengenai tugas pokok dan dilatih dalam melakukan penanganan tanggap darurat.

“Relawan DESTANA merupakan ujung tombak desa sebelum tim dari kabupaten tiba. Setelah relawan ditetapkan melalui SK, perlu diberikan sosialisasi mengenai tugas pokoknya, kemudian dilatih untuk menangani kondisi darurat,” jelasnya.

Ia juga mengapresiasi respons Pemerintah Desa Sidoharjo I Pasar Miring dalam menangani bencana. Menurutnya, perangkat desa kerap lebih dahulu turun ke lapangan sebelum petugas BPBD datang untuk melakukan verifikasi.

Sebagai wilayah dengan kawasan persawahan terbuka, desa juga didorong melakukan mitigasi angin puting beliung, antara lain melalui penanaman pohon pemecah angin, pendataan wilayah rawan, penyiapan relawan, dan penyediaan dana darurat siap pakai.

FGD yang difasilitasi Dr Onan Marakali Siregar SSos MSi dan Dr Yovita Sabarina Sitepu SSos MSi tersebut turut membahas pembagian peran saat terjadi bencana, mulai dari proses evakuasi, penanganan kelompok rentan, pengelolaan logistik, pendataan, komunikasi risiko, penyampaian informasi, hingga koordinasi antarpihak.

Hasil diskusi menunjukkan kepengurusan DESTANA telah tersedia, tetapi sosialisasi belum menjangkau seluruh dusun dan para relawan belum memperoleh pelatihan yang memadai. Kebutuhan lain yang mengemuka meliputi atribut relawan, genset, gergaji mesin, dan peralatan pertukangan untuk mendukung penanganan darurat.

Program manajemen bencana juga diharapkan menjadi salah satu prioritas desa melalui penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB). Dokumen tersebut nantinya dapat menjadi dasar dalam menentukan ancaman, tingkat kerentanan, kapasitas desa, kebutuhan peralatan, dan program pengurangan risiko bencana.

“Harapannya, dokumen Kajian Risiko Bencana bisa segera dibentuk dengan dukungan informasi dari Bapak dan Ibu. Jika ada hal yang dapat dibantu USU dalam penguatan DESTANA, kami siap mendiskusikannya bersama BPBD dan pemerintah desa,” tutup Februati.

(Akb/Nusantaraterkini.co)