Pengamat: Gen Z Paling Keras Menolak Pilkada Lewat DPRD

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Penolakan terhadap wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dinilai wajar, terutama dari kalangan Generasi Z. Hal tersebut tercermin dalam hasil survei LSI Denny JA yang menunjukkan adanya resistensi publik terhadap mekanisme pilkada tidak langsung.

Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menilai para responden survei memahami bahwa pilkada melalui DPRD berpotensi menurunkan kualitas kepemimpinan kepala daerah. Menurutnya, pemilihan tidak langsung dapat memperlebar jarak antara kepala daerah dan masyarakat.

Baca Juga : Pilkada Langsung Harga Mati: KIPP Ingatkan Putusan MK sebagai Benteng Kedaulatan Rakyat

“Responden tentu menyadari bahwa pilkada melalui DPRD akan mengurangi kualitas kepemimpinan kepala daerah,” kata Fernando Emas, Selasa (13/1/2026).

Ia menjelaskan, terdapat kekhawatiran kuat bahwa kepala daerah yang dipilih oleh DPRD cenderung menjalankan kepemimpinan sesuai kepentingan elite politik, bukan berdasarkan aspirasi masyarakat.

“Pemilihan melalui DPRD sangat mungkin membuat kepala daerah kurang mendengarkan suara rakyat yang dipimpinnya,” ujarnya.

Fernando menilai Generasi Z menjadi kelompok yang paling tegas menolak mekanisme tersebut karena memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai manfaat pemilihan kepala daerah secara langsung. Menurutnya, Gen Z menyadari bahwa pilkada langsung memberi ruang partisipasi publik yang lebih luas serta memperkuat akuntabilitas pemimpin daerah.

“Karena itu sangat wajar jika Gen Z lebih keras menolak pilkada melalui DPRD,” kata Fernando.

Ia pun mengingatkan pemerintah dan pimpinan partai politik agar tidak mengabaikan aspirasi generasi muda. Fernando menilai Gen Z memiliki pola dan cara pergerakan tersendiri dalam menyuarakan penolakan.

Baca Juga : Trump Tegaskan Tak Ada Pemilu di Venezuela dalam Waktu Dekat Usai Tangkap Maduro

“Jangan coba-coba mengabaikan aspirasi masyarakat, terutama Gen Z, karena mereka punya cara perlawanan yang khas dan terorganisir,” tegasnya.

Fernando berharap aspirasi publik, khususnya dari generasi muda, dapat menjadi pertimbangan utama dalam perumusan kebijakan terkait sistem pemilihan kepala daerah ke depan.

 (cw1/nusantaraterkini.co)