Pilkada Langsung Harga Mati: KIPP Ingatkan Putusan MK sebagai Benteng Kedaulatan Rakyat

Nusantaraterkini.co, JAKARTA-Wacana pengalihan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) kembali ke tangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mendapat penolakan keras dari Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP). Presidium KIPP, Adrian Habibi, menegaskan bahwa perdebatan mengenai pemilihan langsung atau tidak langsung secara yuridis-konstitusional sebenarnya telah berakhir menyusul lahirnya putusan-putusan monumental dari Mahkamah Konstitusi (MK). 

"Upaya menarik kembali mandat suara rakyat ke tangan legislatif merupakan langkah mundur yang mencederai supremasi konstitusi dan mengabaikan yurisprudensi tetap yang telah ditetapkan oleh lembaga pengawal konstitusi tersebut," tegas Andrian, di Jakarta, Senin (12/1/2026).

Baca Juga : Ekonomi Politik Pilkada: Menimbang Risiko Transaksi Grosir di Balik Meja DPRD

​Dikatakannya, landasan utama argumen ini berpijak pada Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022, yang secara tegas menetapkan bahwa Pilkada bukan lagi sekadar pemilihan lokal yang terpisah, melainkan bagian integral dari rezim Pemilihan Umum (Pemilu). Dengan status tersebut, pelaksanaan Pilkada memiliki konsekuensi yuridis yang mengikat, di mana seluruh tahapannya wajib merujuk pada Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

 Adrian menjelaskan bahwa Pilkada berada dalam "satu tarikan nafas" dengan Pemilu nasional, sehingga wajib diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Jurdil).

​Lebih lanjut, KIPP menyoroti Putusan MK Nomor 110/PUU-XXII/2024 yang semakin memperkuat dalil bahwa kedaulatan rakyat tidak boleh dikurangi melalui prosedur yang membatasi partisipasi langsung warga negara. 

Adrian menegaskan bahwa penafsiran atas Pasal 18 ayat (4) mengenai pemilihan kepala daerah tidak bisa dilepaskan dari mandat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat. Menurutnya, mekanisme pemilihan langsung kini bukan lagi sekadar kebijakan hukum terbuka atau open legal policy yang bisa diubah-ubah oleh pembentuk undang-undang, melainkan telah bertransformasi menjadi sebuah keharusan konstitusional (constitutional necessity).

​

“Kembalikan Pilkada ke DPRD berarti terang-terangan melawan supremasi konstitusi dan mengabaikan yurisprudensi tetap MK,” ujar Adrian seperti dilansir RMOL.

Ia memperingatkan bahwa setiap upaya untuk memangkas partisipasi langsung masyarakat dalam memilih pemimpin daerah akan berhadapan langsung dengan prinsip-prinsip kedaulatan yang telah dijamin oleh konstitusi.

Baca Juga : Kritik Tajam Vinus: Biaya Pilkada Membengkak Karena Gaya Hidup Politik, Bukan Sistem Langsung ​

Bagi KIPP, tambahnya, menjaga Pilkada agar tetap digelar secara langsung adalah satu-satunya jalan untuk memastikan bahwa mandat kekuasaan benar-benar berasal dari rakyat dan dijalankan demi kepentingan rakyat, bukan hasil kesepakatan politik di balik pintu tertutup gedung dewan.

(Emn/Nusantaraterkini.co)