Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik sebagai presiden dan wakil presiden Periode 2024-2029.
Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat menaruh harapan pada keduanya untuk menjawab tantangan keberlanjutan pembangunan dengan efektivitas kerja pemerintahan demi mewujudkan keadilan dan kemakmuran yang merata bagi masyarakat.
Baca Juga : Refleksi Satu Abad NU: Presiden Prabowo Serukan Kepemimpinan Berbasis Penjernihan Hati
"Selamat atas dilantiknya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden ke-8 Republik Indonesia. Selamat bertugas, saya berharap efektivitas pemerintahan dapat diwujudkan dalam menjawab berbagai tantangan pada proses pembangunan," katanya, Senin (21/10/2024).
Baca Juga : Wapres Gibran Kunjungi Aceh Singkil, Tekankan Percepatan Penanganan Banjir
Lestari berpendapat Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka harus mampu bekerja efektif dalam menghadapi berbagai tantangan keberlanjutan pembangunan.
Menurut Rerie beberapa pekerjaan rumah yang belum tuntas, seperti ancaman deindustrialisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang tidak signifikan, dampak perubahan iklim, dan kesejahteraan yang belum merata harus menjadi prioritas dan perhatian serius.
Baca Juga : Kunjungi Desa Garoga Tapsel, Wapres Gibran Pastikan Korban Banjir Bandang Dapat Pelayanan Baik
Lestari yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu menambahkan bahwa berbagai tantangan di sektor ekonomi, politik, sosial, budaya, dan sumber daya manusia harus segera diatasi.
Baca Juga : Ketika Keadilan Bertemu Algoritma: Tantangan Etik Komisi Yudisial di Era Kecerdasan Buatan
Rerie menegaskan kalau keseimbangan antara pembangunan fisik dan sumber daya manusia harus mampu diwujudkan agar dapat menjawab tantangan global yang penuh ketidakpastian.
Rerie sangat berharap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dapat segera merealisasikan janji-janji mereka melanjutkan proses pembangunan nasional untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Baca Juga : Pakar: RUU KUHAP Tak Mampu Jamin Keadilan dan HAM
(cw1/Nusantaraterkini.co)
