Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Pemerintah dan DPR Setujui Rancangan Perubahan Kedua UU ITE Naik ke Paripurna
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Rancangan perubahan kedua UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) disetujui untuk naik ke pembicaraan tingkat dua pada rapat paripurna DPR RI di Ruang Sidang Komisi I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (22/11/2023).
Baca Juga : Rico Waas Minta Perangkat Daerah Lakukan Tindakan Konkrit terhadap Hasil Reses DPRD Medan
Hal ini disampaikan Ketua Komisi I DPR RI sekaligus pimpinan sidang, Meutya Hafid pada akhir rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Menkominfo dan Menkumham.
Baca Juga : Kembali Gelar Sidang Paripurna, DPD Tetapkan Pimpinan MPR dari unsur DPD RI
"Yang terhormat bapak/Ibu anggota Komisi I DPR RI dan pemerintah, apakah RUU tentang perubahan kedua tentang UU ITE dapat kita setujui untuk selanjutnya dibawa ke pembicaraan tingkat dua pada rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang, setuju?," tanya Meutya.
Spontan pertanyaan tersebut dijawab dengan suara "Setuju" dari anggota Komisi I DPR RI dan maupun pihak dari Menkumham dan Menkominfo yang diwakili Direktorat Jenderal (Dirjen) Peraturan Perundang-undangan.
Baca Juga : DPR Dukung Proyek Gentengnisasi Prabowo, Ingatkan Akuntabilitas dan Dampak ke UMKM
Selanjutnya, Meutya mempersilahkan untuk perwakilan dari masing-masing mini fraksi Komisi I DPR RI dan pihak pemerintah untuk menandatangani persetujuan naskah RUU.
Baca Juga : Status Hukum PT Pekerin Kemenhum Tegaskan Langkah Kehati-hatian Negara
"Kita persilahkan kepada yang terhormat bapak/ibu perwakilan fraksi dan saudara Menkominfo dan saudara Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham untuk maju untuk guna menandatangani naskah RUU dan naskah penjelasan yang kita setujui bersama," tambahnya.
Diketahui semua fraksi partai pada Komisi I seperti Fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, Demokrat, PKS, PKB, PAN, dan PPP menyetujui RUU Perubahan Kedua UU ITE.
Hanya saja perwakilan dari PPP tidak menyebutkan hasil dari fraksinya langsung pada rapat kerja, melainkan diwakilkan oleh pimpinan sidang, Meutya Hafid.
(mr6/nusantaraterkini.co)
