Pembatasan Pertalite Berbasis Desil Disorot DPR, Mekeng: Pendataan Harus Turun ke Lapangan

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Ketua Komisi XII DPR, Melchias Markus Mekeng menyoroti rencana pembatasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite berdasarkan data desil atau tingkat kesejahteraan masyarakat.

Mekeng menilai penggunaan data desil perlu dilakukan secara hati-hati karena berpotensi tidak menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara akurat. Ia mencontohkan warga yang memiliki rumah dengan lantai keramik belum tentu tergolong masyarakat mampu.

“Kadang-kadang tidak tepat. Orang punya rumah pakai keramik dianggap sudah kaya, padahal keramiknya mungkin dikasih sama orang,” ujar Mekeng kepada wartawan, Rabu (26/8/2026).

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan proses pendataan masyarakat dilakukan secara faktual di lapangan, bukan sekadar mengandalkan data administratif yang diperoleh dari tingkat desa.

Mekeng mempertanyakan mekanisme pendataan yang dilakukan pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial di tingkat kabupaten. Ia meminta agar petugas benar-benar turun ke lapangan untuk melihat kondisi ekonomi masyarakat secara langsung.

“Yang melakukan pendataan itu kan dari kabupaten, kepala dinas sosial. Mereka benar-benar datang tidak, atau cuma ambil data dari kepala desa? Ini berbahaya,” tegas Legislator dapil NTT ini

Ia menilai apabila pendataan hanya berdasarkan data dari perangkat desa tanpa dilakukan verifikasi langsung, masyarakat yang sebenarnya membutuhkan subsidi berpotensi justru tidak mendapatkannya.

“Kasihan desa-desa itu. Kecuali mereka datang satu-satu, oh ya ini lihat keadaannya. Karena faktanya yang susah juga banyak dan mereka tidak dapat,” kata Ketua Fraksi Golkar MPR ini.

Mekeng mengatakan keluhan masyarakat terkait persoalan tersebut juga mulai banyak disampaikan. Karena itu, pemerintah diminta mengevaluasi kembali akurasi data sebelum menerapkan pembatasan Pertalite berbasis desil.

Menurutnya, verifikasi lapangan menjadi penting agar kebijakan subsidi BBM benar-benar tepat sasaran dan tidak semakin membebani masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi sulit. 

(LS/Nusantaraterkini.co)