Defisit BBM Nyaris Tembus 1 Juta Barel Per Hari, Pemerintah Jajaki Pasokan Jangka Panjang

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan, ketidakpastian global akibat konflik di Timur Tengah dan Eropa Timur turut berimbas ke dalam negeri, terutama menyangkut kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Dia menyatakan, Indonesia mengalami defisit Bahan Bakar Minyak hingga hampir 1 juta barel per hari, dari kebutuhan sebesar 1,6 juta barel per hari.

"Kebutuhan BBM kita kurang lebih 1,6 juta barel per hari, sementara lifting kita sekitar 600-610 ribu barel per hari," ujarnya di Jakarta, dikutip dari laman Kementerian ESDM, Selasa (15/9/2026).

Meski begitu, Bahlil menjelaskan, pemerintah memilih terus menjaga harga tetap terjangkau, sembari mencari sumber pasokan minyak mentah dan mendorong hilirisasi agar nilai tambah sumber daya lebih banyak dinikmati di dalam negeri dan daerah penghasil.

"Saya selalu menganalogikan ini seperti penyakit malaria. Pagi sembuh, malam kambuh lagi," katanya.

Menjawab kesenjangan tersebut, Bahlil menegaskan prinsip yang dipegang pemerintah sebagai negara merdeka bahwa tidak ada satu pun kekuatan asing yang bisa mengintervensi kebijakan pasokan energi nasional.

Bahlil mengungkapkan, dirinya turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja ke Rusia untuk pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia. Salah satunya adalah menegosiasikan pasokan minyak mentah (crude oil) jangka panjang guna menutupi defisit dalam negeri.

Bahlil juga menyatakan, meski harga minyak dunia berfluktuasi melebihi asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dia memastikan harga BBM bersubsidi tidak akan naik demi menjaga daya beli masyarakat.

"Untuk harga subsidi, berapa pun harganya di dunia, tidak akan kita naikkan," tegasnya.

Selain isu energi, Bahlil turut menyoroti hasil kebijakan hilirisasi mineral. Ekspor nikel pada 2017-2018, saat masih berupa bahan mentah, hanya 3,3-3,4 miliar dolar AS per tahun.

"Setelah kita tutup ekspor nikel mentah, pada 2023 ekspor kita sudah mencapai 33 miliar dolar AS," ujarnya.

Namun, ia mengakui manfaat itu belum sepenuhnya dirasakan merata oleh daerah penghasil tambang. Bahlil menegaskan hilirisasi ke depan harus mewajibkan smelter berkolaborasi dengan pengusaha lokal, UMKM, dan koperasi, dengan dukungan pendanaan dari Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara agar nilai tambah tidak mengalir ke luar negeri.

"Bahan baku pertumbuhan yang ada di daerah, perputaran ekonominya harus dikuasai oleh daerah. Jadikan orang daerah sebagai tuan di negerinya sendiri," katanya.

(zie/Nusantaraterkini.co)