Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, MADINA - Kolisi Mahasiswa Anti Penindasan Mandailing Natal (Komandan Madina) kembali melaksanakan unjuk rasa di Kantor Dinas Perkim dan Pertanahan Kabupaten Madina, Kamis (25/9/2025).
Aksi dilakukan, terkait pembangunan Jalan Lingkungan dan Drainase di Kelurahan Panyabungan III pada Tahun Anggaran 2025 sebagai pelaksana oleh CV. Bejana Utama.
Koordinator aksi, Robi Nasution dalam orasinya menyampaikan, pihaknya menilai Kadis Perkim, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pembangunan tersebut tidak profesional dan transparan.
Baca Juga : BPK Periksa Proyek Rp 2,3 Miliar Taman Pinggir Sungai di Kota Padangsidimpuan
“Hari ini kita kembali menyampaikan aspirasi langsung ke Dinas Perkim, mengingat setelah kita melakukan unjuk rasa pertama pada 12 September lalu, PPK menyampaikan bahwa akan menunjukkan secara resmi terkait sertifikat dan Laporan Hasil Uji (LHU) paving block yang digunakan pada pembangunan tersebut. Namun, sampai perhari ini PPK tidak mampu menunjukkan kepada kita sertifikat dan LHU secara resmi. Sehingga kita nilai ini merupakan bentuk ketidakprofesionalan dan tidak transparan oleh Kadis maupun PPK nya," ucapnya.
Robi menilai dalam permasalahan ini patut diduga kuat adanya persekongkolan jahat oleh pihak Kadis, maupun PPK dengan Pihak Pelaksana CV. Bejana Utama terhadap beberapa syarat ketentuan pada pembangunan tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
“Kita harap Dinas Perkim melalui PPK transparan menunjukkan secara resmi agar bisa kita tindak lanjuti dengan tim, guna memastikan kesesuaian sertifikat dan LHU tersebut,” tegasnya.
Setelah beberapa saat aksi berlangsung, Kadis Perkim Rully Andri hadir menjumpai pengunjuk rasa, meski mahasiswa meminta PPK nya harus hadir dan bisa memberikan tanggapan yang jelas.
“Terimakasih kepada Komandan Madina, dan kebetulan PPK nya lagi di luar ada tugas mendampingi tim dari Provinsi. Saya akan sampaikan ke PPK agar segera menghubungi mahasiswa untuk menunjukkannya," jawab, Rully Lubis.
Baca Juga : Komandan Madina Nilai Kinerja Inspektorat Lamban Audit Dana Desa 2024
Menanggapi itu mahasiswa mengaku kecewa karena menilai Kadis dan PPK tidak profesional untuk menunjukkan kepada mereka secara resmi dan transparan.
"Sebab kalau lah memang bersedia menunjukkannya, kita rasa sudah bisa mempersiapkannya jauh hari meskipun diwakilkan jika memang ada tugas lain," ucap Robi.
Setelah itu, massa aksi yang tidak puas atas tanggapan oleh Kadis Perkim lalu mendatangi Kantor Bupati untuk menyampaikan aspirasinya. Di sana, mereka diterima oleh Asisten III Lis Mulyadi yang hadir mewakili Bupati Madina.
“Terimakasih kepada mahasiswa Komandan Madina sudah menyampaikan aspirasi sesuai surat ini. Dan saya akan laporkan ke pimpinan, bagaiamana upaya pemerintah nantinya dalam menindaklanjuti aspirasi ini," ujarnya.
(Mra/nusantaraterkini.co)
