Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menjawab peluang pihaknya bergabung di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Puan menyebut mungkin saja PDIP bergabung di kabinet Prabowo-Gibran.
Menanggapi itu, Pengamat Politik Herlambang Wiratraman, mengatakan jika hal tersebut terjadi maka akan membuat masyarakat skeptis terhadap partai politik.
Baca Juga : Buntut Kasus Gus Miftah, Komunikasi Publik Jajaran Kabinet Prabowo Perlu Dievaluasi
Herlambang yang juga peneliti Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) menyayangkan, pilihan politik PDIP apabila mereka pada akhirnya memilih untuk bergabung dengan kabinet pemerintahan Prabowo. Sebab, hal itu berbanding terbalik dengan realita masyarakat yang menginginkan adanya keseimbangan kekuasaan.
Baca Juga : Soal Kabinet Obesitas Prabowo, Pengamat: Waktu 100 Hari untuk Evaluasi
“Kalau PDIP bergabung dengan kekuasaan, pertama, akan menebalkan ketidakpercayaan publik terhadap partai politik. Kedua, kebohongan itu dikonfirmasi sendiri melalui langkah-langkah yang secara terang-terangan ditampilkan di ruang publik,” katanya.
Kebohongan yang dimaksud Herlambang adalah pernyataan dari PDIP yang sebelumnya menyatakan siap menjadi oposisi. Pernyataan tersebut pernah diutarakan oleh Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, saat dimulainya Pemilu 2024.
Baca Juga : Misi Asta Cita, USU Gelar Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan
“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi,” kata Hasto pada 14 Februari 2024.
Baca Juga : Pemerintah Siapkan Relokasi dan Rekonstruksi Rumah Korban Bencana di Humbahas
Herlambang Wiratraman mengatakan, dalam situasi tidak ada oposisi yang berfungsi sebagai penyeimbang, masyarapat sipil punya andil yang lebih besar ketimbang partai politik.
“Kita bisa menyaksikan tidak banyak yang bisa diharapkan dari partai politik saat ini,” kata dia.
Baca Juga : Komisi III DPR Kritik Sistem Asesmen Polri: Soroti Kesejahteraan dan Stagnasi Karier Personel
Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang kini juga bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, menyerahkan keputusan terkait itu kepada presiden terpilih Prabowo Subianto.
Baca Juga : Kritik Dibalas Teror, PDIP Soroti Runtuhnya Nilai Peradaban Politik Nasional
"Tentu ini terkait dengan presiden ya. Kita serahkan ke presiden apa pun (keputusan) karena presiden lah yang memiliki hak prerogatif untuk koalisi, termasuk untuk menteri-menteri," kata Pelaksana Harian (Plh) Presiden PKS Ahmad Heryawan.
Aher hanya memastikan pihaknya siap mengawal kepemimpinan Prabowo-Gibran.Dia mengungkit langkah partainya bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran sudah diikuti struktur partai di daerah.
"Ya, artinya kita tetap akan menjadi bagian dari KIM Plus dan sudah menjadi bagian ya di daerah. Di (Pilkada) Jakarta kita masuk KIM Plus dan di tempat-tempat yang lain, begitu pula di pusat," ujarnya.
(cw1/Nusantaraterkini.co)
