Pansus Papua DPD Soroti Pelanggaran HAM dan Konflik, Yorrys: Kekerasan Kini Merambah ke Kota

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Ketua Panitia Khusus (Pansus) Papua DPD RI Yorrys Raweyai menegaskan, Pansus Papua akan terus mengawal berbagai persoalan yang terjadi di Papua, khususnya terkait pelanggaran hak asasi manusia (HAM), konflik, serta persoalan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Yorrys mengatakan, masa kerja Pansus Papua pada dasarnya berlangsung selama enam bulan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan serta kondisi yang berkembang di lapangan.

“Pansus itu enam bulan, tapi boleh diperpanjang. Nah, perpanjangan ini sesuai dengan aturan, kita akan melihat kondisi,” kata Yorrys saat jumpa pers bersama Komnas HAM, Kamis (3/9/2026).

Menurut dia, Pansus Papua DPD RI tidak memiliki kewenangan sebagai eksekutif. Karena itu, hasil kunjungan dan pengkajian yang dilakukan akan dituangkan dalam bentuk rekomendasi kepada pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.

“Kami bukan eksekutif, kami hanya bisa memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Kemudian itu kita akan kawal bersama-sama,” ujarnya.

Yorrys menambahkan, Pansus akan mengundang berbagai pihak untuk mendapatkan gambaran secara utuh mengenai persoalan yang terjadi di Papua. Hasilnya kemudian akan disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan.

Ia berharap perhatian terhadap persoalan Papua semakin kuat, termasuk melalui pemberitaan media nasional. Menurutnya, sorotan publik diperlukan agar pemerintah dapat mendengar aspirasi dan keluhan masyarakat Papua.

“Kami yakin dan percaya apabila teman-teman media yang hadir hari ini, media yang begitu besar di tingkat nasional, bisa memuat berita ini. Dari waktu ke waktu mudah-mudahan pemerintah bisa mendengar jeritan dan aspirasi daripada masyarakat Papua,” katanya.

Yorrys menjelaskan, terdapat dua fokus utama yang menjadi perhatian Pansus Papua, yakni persoalan pelanggaran HAM dan konflik, serta persoalan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Kita mulai dulu dengan pelanggaran HAM, kemudian ada konflik di sana. Kemudian yang kedua tentang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Selain konflik dan HAM, Yorrys juga menyoroti persoalan di sejumlah wilayah Papua, termasuk Papua Selatan dan Biak. Khusus Biak, ia menyinggung rencana peluncuran satelit dari wilayah tersebut yang disebut telah disepakati pemerintah Indonesia dan Rusia.

Menurut Yorrys, persoalan tersebut perlu disosialisasikan secara terbuka kepada masyarakat. Ia menyebut DPD RI telah menerima sejumlah kunjungan dari pihak terkait, namun sosialisasi mengenai program tersebut dinilai belum berjalan optimal.

“Ini masalah yang membuat masyarakat tidak memahami apa tujuannya karena sosialisasi tidak berjalan dengan baik. Sehingga tiba-tiba sudah ada orang asing yang banyak. Ini menjadi persoalan,” ungkapnya.

Yorrys menegaskan, hasil kerja Pansus Papua nantinya akan diteruskan kepada seluruh stakeholder, termasuk melalui Komite I DPD RI yang membidangi persoalan politik, hukum, dan keamanan.

Ia juga berharap dukungan masyarakat dan media dapat mendorong agar persoalan Papua terus menjadi perhatian pemerintah dan dibahas secara serius.

“Komite juga akan diteruskan, Komite Khusus Papua. Kami akan kirim ke seluruh stakeholder,” katanya.

Lebih lanjut, Yorrys menyoroti perkembangan konflik di Papua setelah wilayah tersebut dimekarkan menjadi enam provinsi. Menurutnya, pemekaran yang diharapkan dapat membawa manfaat bagi masyarakat justru belum sepenuhnya mampu meredam persoalan keamanan.

Ia menyebut kekerasan yang sebelumnya lebih banyak terjadi di wilayah hutan kini mulai merambah kawasan perkotaan.

“Setelah dimekarkan menjadi enam provinsi dengan harapan bahwa seluruh persoalan itu akan kembali, ternyata ini malah kembali. Gerakan-gerakan itu sudah bukan hanya di hutan, tapi sudah merambah ke kota. Itu persoalan,” tegas Yorrys.

(LS/Nusantaraterkini.co)