Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 dengan nilai yang cukup jumbo mencapai Rp 306 triliun.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai angka itu masih bisa diperbesar lagi dengan melihat tunjangan yang biasa diterima pegawai kementerian dan lembaga.
“Itu (pemangkasan) bisa menyisir kembali mana tunjangan-tunjangan yang tidak ada efeknya terhadap peningkatan kinerja di Kementerian Lembaga,” kata Bhima, Jumat (31/1/2025).
Baca Juga: Prabowo Dinilai Perlu Tiru Cara Gus Dur Lindungi PMI
“Jadi, gaji pokok ASN-nya mungkin tidak perlu diutak-atik. Tapi, dari sisi tunjangan-tunjangan, ini kan yang besar ya. Beberapa kementerian itu yang harus bisa dihemat lebih lanjut lagi. Ini perlu dukungan publik untuk melakukannya,” tambahnya.
Sebab, sekitar Rp 256,1 triliun di antaranya berasal dari belanja kementerian dan lembaga dengan fokus pembelian alat tulis dan kantor hingga kegiatan seremonial tertulis dalam item yang pembelanjaannya harus dipangkas.
Belanja barang dalam APBN 10 tahun terakhir memang mengalami kenaikan sekitar 40%. Namun, kenaikan besar juga terjadi pada belanja pegawai yang naik 80% dalam 10 tahun terakhir.
“Ada beberapa yang di luar dari THR, karena THR wajib. Di luar dari itu, yang bisa dievaluasi, bisa dihemat, kenapa tidak? Jadi, karena kita melihat sekarang misalnya untuk Kementerian Keuangan, soal rasio pajak kan enggak jauh berubah,” katanya.
Bhima menyebut rasio pajaknya hanya kisaran 10%. Namun, tunjangan bagi ASN di Dirjen pajak dianggapnya masih besar sekali. Disarankan, dilakukan rasionalisasi kembali untuk melihat sisi urgensi.
“Itu ya, jadi yang enggak dihemat belanja pegawai. Ini salah satu pos belanja yang alokasi anggarannya sangat besar. Terutama perjalanan dinas yang tadi sempat kita singgung ya. Ya, karena bisa rapat via online juga sekarang ya,” jelasnya.
Sedangkan, Pengamat politik Rocky Gerung menilai kebijakan penghematan anggaran yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto akan berdampak besar pada perekonomian masyarakat menengah ke bawah.
Rocky menekankan pentingnya komunikasi yang jelas dan teladan konkret dari kabinet untuk meredam potensi problem sosial akibat kebijakan tersebut.
"Ada kesulitan ekonomi sehingga ada penghematan, bahwa Prabowo tidak ingin kehilangan popularitas kalau tidak menyentuh masyarakat bawah. Tetapi konsekuensi dari pilihan itu ada trade-off-nya, yaitu kelas menengah kehilangan pendapatan," ungkapnya.
Menurut Rocky, dampak penghematan tidak hanya memukul sektor besar, tetapi juga bisnis kecil seperti warung makan.
Ia menggambarkan bahwa pemilik warteg mungkin terpaksa mengecilkan porsi makanan, karena tidak mungkin menaikkan harga di tengah daya beli masyarakat yang menurun.
"UMKM akan kesulitan karena bisnis tidak tumbuh dari state spending, dari pengeluaran pemerintah. Hotel-hotel sepi, travel kurang penumpang, ojek online begitu juga," tambah Rocky.
Rocky menilai pemerintah perlu memberikan penjelasan yang gamblang kepada publik terkait tujuan penghematan ini. Penjelasan yang jelas dan transparan akan membantu masyarakat memahami kondisi ekonomi yang sedang dihadapi.
"Kalau problem sosial itu tidak diantisipasi dengan mencarikan argumen bahwa kita akan bersakit-sakit dahulu untuk bersenang-senang kemudian, rakyat akan merasa ditinggalkan," ujar Rocky.
Jangan Kurangi Pelayanan Publik
Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamuddin mengapresiasi langkah presiden Prabowo Subianto yang ingin melakukan efesiensi anggaran belanja dalam sistem pemerintahan.
Menurutnya, efisiensi yang tepat akan menghasilkan cukup anggaran untuk dibelanjakan pada program-program prioritas. Efisiensi adalah budaya yang harus dimulai dalam pemerintahan untuk mencegah kebocoran anggaran pemerintah pusat dan daerah.
"Kami mengapresiasi dan mendukung penuh upaya presiden dalam mewujudkan efektivitas alokasi dan belanja pemerintah. Presiden memiliki pemahaman dan perhatian serius untuk memastikan penggunaan anggaran dapat tepat sasaran pada program prioritas pemerintah," ujar Sultan.
Sultan mengakui kebijakan efisiensi anggaran tersebut menjadi hal cukup menentukan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja presiden yang mencapai 81 persen pada 100 pertamanya. Mungkin untuk pertama kali dalam sejarah seorang kepala pemerintahan RI melakukan terobosan yang sangat berani seperti ini.
"Kami berharap kepada semua kementerian dan lembaga untuk menindaklanjuti kebijakan efisiensi presiden Prabowo itu. Penghematan yang dilakukan akan menentukan kualitas penyelenggaraan Program strategis pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis", tegasnya.
Meski demikian, mantan wakil gubernur Bengkulu itu meminta agar kebijakan efisiensi anggaran tersebut tidak menyebabkan performa birokrasi dalam pelayanan publik kepada masyarakat terganggu. Oleh karena itu efisiensi yang tepat perlu diikuti dengan pendekatan inovasi dalam aktivitas pemerintahan.
"Efisiensi biasanya indentik dengan inovasi. Jangan sampai efisiensi anggaran justru mengurangi kualitas pelayanan publik dan merugikan masyarakat", tutupnya.
Sebelumnya, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diketahui tengah mengejar pertumbuhan ekonomi Indonesia 8%. Guna mewujudkan itu, pemangkasan anggaran dilakukan sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Dengan meminta seluruh jajaran kementerian dan lembaga negara lainnya untuk memangkas anggaran belanja tak prioritas senilai Rp 306,69 triliun sesuai tertulis dalam diktum ketiga Inpres tersebut.
Baca Juga: Seorang Pria di Bandar Lampung Diduga Jadi Korban Pembunuhan
Karena itu, seluruh kementerian dan lembaga harus melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja sesuai besaran yang ditetapkan oleh menteri keuangan guna memangkas anggaran yang telah tersusun.
Identifikasi rencana efisiensi itu meliputi belanja operasional dan nonoperasional sekurang-kurangnya terdiri atas belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.
(cw1/nusantaraterkini.co)
