Menkeu Suahasil Copot Sekjen Era Purbaya, Lantik Lima Eselon I

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Menteri Keuangan Suahasil Nazara melakukan perombakan besar di jajaran pimpinan tinggi madya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan melantik lima pejabat eselon I di Jakarta, Jumat (23/10/2026). Mutasi strategis ini dilakukan guna memperkuat struktur organisasi dalam menghadapi tantangan fiskal ke depan sekaligus menyambut peringatan Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) ke-80.

​Dalam rotasi tersebut, Astera Primanto Bhakti resmi ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkeu, menggantikan pejabat era eks Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Robert Leonard Marbun. Sebelumnya, Astera mengemban amanah sebagai Direktur Jenderal Perbendaharaan.

​Selain posisi Sekjen, Suahasil turut melantik Tri Budhianto sebagai Direktur Jenderal Perbendaharaan, Nufransa Wira Sakti sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Neilmaldrin Noor sebagai Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak, serta Hidayat Amir sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional.

"Pelantikan pada pagi hari ini adalah bagian dari perjalanan Kementerian Keuangan untuk terus beradaptasi dan memperkuat organisasi," ujar Suahasil Nazara saat memimpin prosesi pelantikan di Jakarta, seperti dilansir RMOL, Jumat (23/10/2026).

​Kepada jajaran pejabat yang baru dilantik, Menkeu menekankan pentingnya penguatan tata kelola serta akselerasi transformasi digital. Khusus kepada Dirjen Perbendaharaan yang baru, Tri Budhianto, Suahasil menginstruksikan agar modernisasi operasi perbendaharaan (modern treasury operations) terus diperluas melalui digitalisasi proses bisnis, penyaluran bansos langsung ke rekening penerima, hingga integrasi sistem pembayaran pensiun.

​Sementara itu, kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Nufransa Wira Sakti, Menkeu Suahasil meminta agar sinergi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperkuat untuk memastikan kehadiran negara dirasakan masyarakat di seluruh Indonesia.

Menurutnya, APBN dan APBD tidak dapat dipisahkan dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan di daerah.

"APBN dan APBD adalah satu kesatuan kehadiran negara di seluruh wilayah Indonesia yang melayani seluruh rakyat Indonesia," tandasnya. 

(Emn/Nusantaraterkini.co)