Otomatis
Mode Gelap
Mode Terang

Menkeu Beberkan Kebijakan Prabowo untuk Masyarakat Miskin: Bansos hingga Bantuan Pendidikan

Editor:  Fadli Tara
Reporter: Luki Setiawan
WhatsApp LogoTemukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membeberkan sejumlah kebijakan Presiden Prabowo Subianto

Nusantaraterkini.co, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membeberkan sejumlah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang akan dilakukan untuk masyarakat miskin. 

"Mereka yang tidak mampu dibantu negara melalui berbagai instrumen seperti bantuan sosial; bantuan pendidikan; bantuan kesehatan, termasuk subsidi dan fasilitas pembebasan pajak," kata Sri Mulyani, Rabu (11/12/2024).

Baca Juga : Komisi XI Apresiasi Langkah Menteri Purbaya Bersih-Bersih Bea Cukai dari Under Invoicing

Baca Juga : Redenominasi Rupiah, Pengamat: Hanya Penyederhanaan Saja, Tak Mengubah Nilai

Ia mengatakan kebijakan tersebut dicapai lewat sejumlah potensi penerimaan negara yang mengedepankan aspek keadilan, di antaranya dalam bentuk gotong royong yang dilakukan kelompok masyarakat mampu melalui pemenuhan kewajiban membayar pajak secara patuh.

"Bagi kelompok yang mampu dan menikmati hasil pembangunan diminta bergotong royong untuk memenuhi kewajiban secara patuh dan jujur untuk terus membangun dan memajukan Indonesia," tambahnya.

Baca Juga : Pemerintah dan DPR Sepakat Seluruh Peserta PBI Tetap Dijamin Selama 3 Bulan ke Depan

Dalam kesempatan itu, ia menyebut pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp3.005,1 triliun pada 2025. 

Baca Juga : Resmi Sertijab, Irjen Andi Rian Serahkan Jabatan Kapolda Sumsel ke Irjen Sandi Nugroho

Sejumlah sumber pendapatan negara seperti pajak; bea cukai serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) akan dimaksimalkan untuk mencapai angka tersebut.

Adapun pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun. 

Baca Juga : Indonesia Kirim Pesan Harmoni ke Dunia Lewat World Interfaith Harmony Week 2026

Nilai tersebut meningkat 8,9% dibandingkan belanja negara dalam APBN 2024. 

Baca Juga : Gabung Dewan Perdamaian Gaza, Pengamat: Indonesia Punya Posisi Strategis Jadi Penyambung Aspirasi Rakyat Palestina

Sri Mulyani menyebut angka belanja pemerintah pusat mencapai Rp 2.701,4 triliun, ditujukan untuk mendorong program prioritas dalam bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi, serta perumahan. 

"Program unggulan 2025, telah ditampung di APBN melalui proram makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, sekolah unggulan terintregasi dan terciptanya lumbung pangan nasional daerah dan desa," ujar Sri Mulyani. 

(cw1/nusantaraterkini.co)