Nusantaraterkini.co - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim mengatakan, saat ini sudah sekitar 774.000 guru yang lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Hal ini diungkapkan Nadiem saat rapat kerja dengan Komisi X DPR beberapa waktu lalu yang disiarkan melalui akun YouTube resmi DPR RI.
"Tentunya capaian terbesar kami 774.000 lebih guru honorer lulus seleksi guru ASN P3K," kata Nadiem dikutip dari akun YouTube resmi DPR RI, dikutip dari Kompas.com, Rabu, (13/3/2024).
Baca Juga : Nadiem Batalkan Kenaikan UKT, Bakal Evaluasi Ulang Permintaan PTN
Nadiem mengatakan para guru juga semakin banyak yang mengikuti program pendidikan guru penggerak untuk Kurikulum Merdeka. Sejak tahun 2020 sampai 2023, kata dia, total ada 95.000 orang yang mengikuti program guru penggerak.
"Ada 95.000 calon guru penggerak mengikuti pendidikan guru penggerak dari 2020 ke 2023 jadi hampir mencapai 100.000," ujarnya.
Nadiem menuturkan, para guru yang sudah mengikuti program guru penggerak akan menjadi pioner untuk membantu penerapan Kurikulum Merdeka di sekolah. Para guru juga akan menjadi agen perubahan untuk sekolah agar bisa mengganti kurikulum yang lama dengan Kurikulum Merdeka.
Baca Juga : PPPK Paruh Waktu di Medan Keluhkan JHT Tak Bisa Cair, BPJS Ketenagakerjaan Beberkan Alasannya
"Jadi ini pencapaian yang sangat besar karena mereka adalah change agent, agen perubahan yang akan membantu sekolah-sekolah transisi ke Kurikulum Merdeka. transisi ke berbagai macam paradigma merdeka belajar," pungkas Nadiem.
Adapun Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) segera meluncurkan pengesahan Kurikulum Merdeka menjadi kurikulum nasional. Pengembang Ahli Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikbud Ristek, Taufiq Damardjati mengatakan, peluncuran itu ditargetkan diadakan pada Maret 2024.
"Bulan Maret ini insyaAllah (diluncurkan)" kata Taufiq kepada Kompas.com di The Langham Hotel, Jakarta Selatan, Selasa (27/2/2024).
Baca Juga : Revisi RUU ASN 2025 Harus Hapus Ketimpangan PPPK dan PNS Tanpa Sentralisasi Kekuasaan
Taufiq mengatakan, awalnya peluncuran Kurikulum Merdeka menjadi kurikulum nasional akan digelar pada Februari 2024. Namun, karena Kemendikbud masih meminta banyak masukan dari berbagai pihak, maka peluncuran Kurikulum Merdeka ditunda.
(Ann/Nusantaraterkini.co)
Sumber: Kompas.com
