Mantan Wakapolri Oegroseno Ungkap Sejumlah Kejanggalan Terhadap Vonis Tom Lembong

Tapi yang disalahkan Tom Lembong padahal bukan kewenangannya dan bukan keputusannya

Sabtu, 19 Juli 2025 - 21:27 WIB

Mantan Wakapolri Oegroseno. (Foto: dok Instagram torpedo_podcast)

A A

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Mantan Wakapolri, Oegroseno, mengungy sejumlah kejanggalan dalam vonis 4,6 tahun penjara dan denda Rp750 juta, terhadap mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong.

Hal tersebut disampaikan Oegroseno melalui akun media sosial Instagram pribadinya, @oegroseno.official, yang dikutip, Sabtu (19/7/2025)

"Innalillahi.... Pak Tom Lembong dihukum 4 tahun 6 bulan," tulis Oegroseno.

Dia memaparkan, sejumlah alasan yang membuat Tom Lembong divonis 4,6 tahun tersebut. Pertama terkait alasan pelanggaran skema kerjasama BUMN dengan swasta dalam melaksanakan kebijakan impor gula, dapat dianggap sebagai sesuatu yang janggal.

"Maka siap-siaplah semua pejabat yang menugaskan BUMN, dan BUMN tersebut kerjasama dengan swasta masuk penjara. Padahal kerjasama dengan swasta adalah sah dan merupakan kewenangan BUMN," katanya.

"Tapi yang disalahkan Tom Lembong padahal bukan kewenangannya dan bukan keputusannya," sambungnya menegaskan.

Pertimbangan hukum majelis hakim yang menyatakan, keuntungan swasta atas kerjasama yang dilakukan dengan BUMN merupakan kerugian negara. Tetapi di sisi lain, Tom Lembong dianggap tidak terbukti berniat jahat dalam perkara impor gula tersebut.

"Tidak melaksanakan pemberian penugasan ke BUMN tentang impor gula jangka panjang padahal tidak ada kaitan dengan kasus ini, tidak ada sama sekali menerima kick back dari kebijakan tersebut, dan tidak ditemukan mensrea (niat jahat)," urainya.

Oleh karena itu, Oegroseno menduga vonis yang dikenakan kepada Tom Lembong akibat dari perbedaan politik.

"Agar publik tahu, Pak Tom Lembong adalah Menteri yang awalnya sangat disayangi dan paling banyak membantu kesuksesan Jokowi, seperti halnya dengan Pak Anies Baswedan serta Pak Hasto. Tapi karena beda politik langsung 'dihajar'," tutupnya.

(*/Nusantaraterkini.co)