Otomatis
Mode Gelap
Mode Terang

Madina Care Institute: Penerimaan PPPK 2024 Momen Rezim Sukhairi Buktikan Janji Meritokrasi

Editor:  Feriansyah Nasution
Reporter: Mohammad Reza
WhatsApp LogoTemukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Founder Madina Care Institute, Wadih Al-Rasyid./Ist

Nusantaraterkini.co, MADINA - Bercermin dari kisruh yang terjadi saat seleksi pemerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023 lalu di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) yang berujung menjadi pesakitannya enam orang pejabat di Pemkab Madina.

Madina Care Institute berharap hal itu menjadi contoh dan pembelajaran agar dalam seleksi penerimaan PPPK Madina 2024 tidak terulang dan menjadi lebih baik dengan mengikuti ketentuan yang sesuai dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat.

Demikian ditegaskan Founder Madina Care Institute, Wadih Al-Rasyid Nasution kepada wartawan, Selasa (01/10/2024) menanggapi formasi PPPK 2024 yang diterima Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumut.

Baca Juga : Founder Madina Care Minta KPK Bersihkan Nama Kadis PUPR

Wadih menilai seleksi tahun ini momentum memenuhi janji meritokrasi dan menghilangkan SKTT (Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan) untuk menyaring calon ASN yang kompeten.

Dimana menurutnya, perolehan 1.900 formasi dari 2.000 yang diusulkan pemerintah daerah harus disyukuri. Namun, dia berharap agar seleksi tahun ini diselenggarakan sesuai dengan ketentuan BKN pusat tanpa ada embel-embel SKTT yang menjadi sumber masalah seleksi tahun lalu.

"Semoga rekrutmen tahun ini jadi momentum recovery, momentum pemkab memperbaiki dan memulihkan situasi yang terjadi tahun lalu," ujarnya.

Baca Juga : Founder Madina Care Sebut Kapolres AKBP Arie Paloh Takut dengan Ancaman Mafia BBM

Dan sambungnya, kalaupun ada SKTT lakukan secara transparan, siapa tim penilai dan aspek penilaian.

"Kita berkaca pada tes CAT yang nilainya langsung keluar usai ujian dan disertai sertifikat. Ini untuk meminimalisasi kecurangan. Jadi, yang lolos nanti adalah orang yang layak dan kompeten.”terang aktifis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini.

Wadih juga menuturkan, pelaksanaan tes yang transparan akan menghasilkan calon ASN yang benar-benar kompeten secara akademik dan profesional.

“Jadi, yang lulus bukan lagi semata mengandalkan uang dan uang,”tegasnya.

Disamping itu Wadih pun berharap agar honorer/pelamar PPPK lebih cerdas dan rasional tidak terbuai dengan janji-janji calo yang menjamin kelulusan.

"Semoga tahun ini tidak ada lagi pelamar PPPK yang berbuat atau bahkan berniat memberikan uang untuk menjamin kelulusannya," harapnya.

(mra/nusantaraterkini.co)