nusantaraterkini.co MADINA - Penggeledahan di rumah pribadi dan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) cukup menghebohkan masyarakat.
Peristiwa ini, cukup menjadi perbincangan baik dikalangan masyarakat maupun di lingkungan Pemkab sendiri. Apalagi, sosok Plt Kadis PUPR terkenal cukup tegas dan teliti khususnya dalam perihal pengadaan baik proyek maupun kegiatan-kegiatan lainnya.
Baca Juga : Penggeledahan di Madina, Jubir KPK: Mencari Bukti dan Mendalami Pihak-pihak yang Diduga Terkait
Akibat peristiwa heboh ini, Founder Madina Care Institute, Wadih Al-Rasyid, menilai pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan penggeledahan segera mengkonfirmasi dan membersihkan nama Kadis PUPR Madina. Karena jika dalam 2x24 jam, KPK tidak membersihkan nama Kadis PUPR Madina maka akan berdampak kepada tingkat kepercayaan masyarakat Madina terhadap KPK.
"Penggeledahan ini semakin membuat buruk citra Madina. Apa pula hubungannya dengan Kadis PUPR Madina? Ibu Kadis itu orang yang baik, saya pribadi yakin ibu Kadis tidak terlibat dengan KIR ataupun tersangka lainnya yang terjaring OTT kemarin," jelas Wadih.
Baca Juga : Kadis PUPR Madina Elpi Yanti Menangis Sambil Menutup Kaca Mobil, Rumah Pribadinya Digeledah KPK
Wadih pun menyayangkan sikap dari Kadis PUPR Madina yang diam dan tak berkomentar apapun. Hal ini bisa dianggap ada hubungan atau keterlibatan Kadis PUPR dalam kasus yang sedang dikembangkan oleh KPK ini. Karena itu, Wadih berharap baik Kadis PUPR Madina maupun KPK untuk bersuara agar tidak ada gonjang-ganjing isu terhadap Kadis PUPR Madina.
"Ibu Kadis juga sebaiknya berkomentar. Jangan jadi fitnah untuk Ibu Kadis, karena selama ini kita tahu kerja ibu Kadis. Bahkan seusai digeledah rumah dan kantornya, paginya Ibu Kadis pun menemani Pak Sekda mengecek pekerjaan," tegas Wadih.
Sebelumnya, Juma't (4/7/2025) KPK melakukan penggeledahan di rumah Kadis PUPR Madina. Kemudian dilanjutkan lagi penggeledahan Kantor Dinas PUPR. Penggeledahan hingga pukul 23.30 ini menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kegiatan pengembangan dari kasus OTT Kadis PUPR Sumut TOP beberapa waktu lalu.
"Dalam rangka mencari bukti-bukti yang dibutuhkan penyidik dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait poyek-proyek pembangunan jalan di Sumut," tulis Budi dalam pesan WhatsApp, Sabtu (5/7/2025).
(Mra/nusantaraterkini.co).