Lebaran Jadi Mesin Ekonomi, DPR Sentil Kesiapan Pemerintah

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi VII DPR Lamhot Sinaga menyoroti momentum Lebaran sebagai pendorong utama perputaran ekonomi nasional. Ia jiga mengingatkan pemerintah agar tidak sekadar bergantung pada lonjakan konsumsi musiman tanpa perencanaan yang matang.

Menurut Lamhot, tradisi mudik memang terbukti mampu menggerakkan ekonomi daerah secara signifikan. Lonjakan mobilitas masyarakat setiap Lebaran memicu peningkatan konsumsi di berbagai sektor, mulai dari transportasi, kuliner, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Namun, ia menegaskan bahwa besarnya perputaran uang yang dalam beberapa tahun terakhir diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah, harus diimbangi dengan kebijakan yang berpihak pada penguatan ekonomi riil, bukan sekadar euforia sesaat.

“Momentum Lebaran ini selalu menjadi pengungkit ekonomi nasional, terutama di daerah. Tapi pertanyaannya, apakah pemerintah sudah benar-benar siap memaksimalkan dampaknya, atau justru hanya menikmati siklus tahunan tanpa perbaikan struktural?” tegasnya, Senin (23/3/2026).

Lamhot secara khusus menyoroti kesiapan pemerintah dalam mengelola arus mudik. Ia menilai kebijakan rekayasa lalu lintas dan peningkatan layanan transportasi memang berkontribusi terhadap kelancaran mobilitas, tetapi belum sepenuhnya menjawab persoalan distribusi ekonomi yang timpang.

Ia mengingatkan bahwa kelancaran perjalanan tidak otomatis menjamin pemerataan ekonomi. Tanpa intervensi kebijakan yang jelas, perputaran uang berpotensi hanya terpusat di wilayah-wilayah tertentu yang sudah lebih maju secara infrastruktur dan pariwisata.

Di sisi lain, Lamhot juga menekan pemerintah agar lebih serius mendukung UMKM. Ia menilai pelaku usaha kecil masih menghadapi persoalan klasik, seperti keterbatasan akses pembiayaan, distribusi, hingga daya saing produk.

“Jangan hanya mendorong UMKM untuk ‘memanfaatkan peluang’, tapi negara harus hadir memastikan akses modal, distribusi, dan perlindungan pasar berjalan nyata,” ujarnya, menyentil pendekatan pemerintah yang dinilai masih normatif.

Selain UMKM, sektor pariwisata juga menjadi sorotan. Lamhot mengakui potensi lonjakan kunjungan ke berbagai destinasi wisata selama libur Lebaran. Namun, ia mengingatkan bahwa peningkatan okupansi hotel dan kunjungan wisatawan tidak boleh mengabaikan kualitas layanan dan kesiapan infrastruktur.

Ia menilai masih banyak daerah yang belum siap menghadapi lonjakan wisatawan, terutama dalam aspek kebersihan, keamanan, dan aksesibilitas. Kondisi ini, menurutnya, berisiko merusak pengalaman wisatawan dan justru merugikan citra pariwisata daerah dalam jangka panjang.

Lebih jauh, Lamhot menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menilai koordinasi yang lemah selama ini menjadi salah satu faktor yang membuat potensi ekonomi Lebaran tidak optimal dan cenderung tidak merata.

“Tanpa koordinasi yang solid, momentum besar ini bisa kembali terbuang. Pemerintah pusat dan daerah harus satu arah, bukan berjalan sendiri-sendiri,” katanya.

Lamhot pun mengingatkan bahwa Lebaran seharusnya tidak hanya dipandang sebagai tradisi tahunan, melainkan sebagai instrumen strategis untuk mendorong pemerataan ekonomi nasional. 

Namun, hal itu hanya bisa terwujud jika pemerintah berani melakukan pembenahan serius, bukan sekadar mengandalkan lonjakan konsumsi musiman.

“Kalau tidak ada perbaikan kebijakan yang konkret, Lebaran hanya akan menjadi siklus konsumsi tahunan tanpa dampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. 

(LS/Nusantaraterkini.co)