KPK Tangkap Bupati Kolaka Timur Usai Hadiri Rakernas NasDem

nusantaraterkini.co, MEDAN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Kolaka Timur (Koltim), Abdul Azis, dalam operasi tangkap tangan (OTT). 

Penangkapan tersebut dilakukan setelah Abdul Azis menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai NasDem di Makassar, Sulawesi Selatan.

“Benar, Bupati Koltim Abdul Azis terjaring OTT,” ujar Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, Jumat (8/8/2025). 

Ia menambahkan, penangkapan dilakukan usai Rakernas dan saat ini Abdul Azis sedang menjalani pemeriksaan di Polda Sulawesi Selatan.

Fitroh menyebut, setelah pemeriksaan awal, Abdul Azis akan dibawa ke Jakarta dan dijadwalkan tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 15.00 WIB.

Sehari sebelumnya, Kamis (7/8/2025), KPK telah menginformasikan bahwa Abdul Azis termasuk pihak yang diamankan dalam rangkaian OTT di beberapa lokasi. Namun, saat itu Abdul Azis membantah kabar tersebut dan mengaku tidak mengetahui adanya operasi KPK di wilayahnya.

“Saya tidak tahu, saya di Kendari sekarang,” katanya dikutip dari Antara.

Partai NasDem pun sempat memberikan klarifikasi. Bendahara Umum NasDem, Ahmad Sahroni, menegaskan bahwa Abdul Azis berada di Makassar untuk mengikuti Rakernas hingga 10 Agustus mendatang.

“Kami luruskan, beliau ada di sini bersama saya mengikuti Rakernas,” ujar Sahroni dalam konferensi pers di Makassar. Saat itu, Abdul Azis terlihat duduk di sebelahnya mengenakan kemeja biru berlogo NasDem.

KPK mengungkapkan, OTT kali ini dilakukan di tiga wilayah: Jakarta, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan. Sebanyak tiga orang diamankan di Jakarta, empat orang di Sulawesi Tenggara, dan Abdul Azis di Sulawesi Selatan.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa perkara ini berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk peningkatan kualitas pembangunan rumah sakit.

“Ini terkait penggunaan dana DAK pembangunan rumah sakit, khususnya peningkatan status dan fasilitasnya,” ujar Asep.

KPK masih mendalami konstruksi perkara dan memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan.

(Dra/nusantaraterkini.co).