Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak agar tidak perlu menunggu hasil rapat terbatas (Ratas) yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengusut dugaan korupsi Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh.
Hal ini disampaikan Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang, Yenti Ganarsih mengomentari soal KPK sedang menyelidiki dugaan proyek suap korupsi Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh yang diindikasikan menyeret Presiden ke-7 Jokowi.
“Nggak bisa ya, itu justru menjatuhkan penegakan hukum ya, gini terlepasnya misalnya kepolisian kemudian KPK memang apa lembaga itu, di bawah pemerintahan dalam hal pendanaan dan sebagainya, bukan berarti bahwa kapan penyelidikan dimulai, kapan mau bergerak, tidak boleh menunggu apakah ada lampu hijau,” katanya, Jumat (31/10/2025).
Apalagi, kata Yenti, penegak hukum dalam hal ini KPK harus melihat apakah ada oknum-oknum pejabat-pejabat pemerintah yang terlibat pada itu apa sekarang.
“Ya kan tidak mungkin menunggu mereka, ya syukur-syukur kalau mereka ratas, yang penting justru jangan sampai ada kesan nanti jalan setelah ratas, itu berarti kan penegakan hukum didikte oleh pemerintah, eksekutif,” ujarnya.
Baca Juga : KPK Dianggap Tidak Serius Usut Dalang Kasus Whoosh
“Bukan begitu, karena penegakan hukum itu di ranah yudikatif kan.” tambahnya.
Objektif & Profesional
Sementara itu, Anggota DPR Irma Suryani Chaniago menilai, jika KPK ingin melakukan penyelidikan tidak terhadap kasus itu seyogyanya perlu dipermasalahkan selama dilakukan secara objektif dan profesional.
"Enggak apa-apa, enggak ada masalah, silakan saja. Kalau memang di dalamnya ada orang per orang yang melakukan tindak pidana korupsi, ya silakan dilakukan tindakan," katanya.
Meski demikian, dia menekankan pentingnya melihat proyek Whoosh secara utuh sebagai bagian dari warisan pembangunan transportasi nasional. Menurutnya, Indonesia patut berbangga karena menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang memiliki kereta cepat.
Baca Juga : Komisi III Dukung KPK Selidik Dugaan Mark Up Proyek Kereta Whoosh
"Yang harus diperhatikan adalah legasi, bahwa Indonesia punya kereta cepat di Asia Tenggara, hanya di Indonesia. Kalau Jepang, Arab, ya enggak perlu ditanyakan, tapi kita jangan menafikan pencapaian itu. Ini bagian dari bagaimana negara dibangun untuk memberikan transportasi terbaik bagi masyarakat," tutur politikus NasDem ini.
Menurutnya, proyek transportasi publik seperti Whoosh memang seharusnya dikembangkan demi kenyamanan dan efisiensi mobilitas warga. Namun bila dalam pelaksanaannya ditemukan pelanggaran hukum, maka penyelidikan dan penindakan sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum.
"Soal di dalamnya ada masalah, ya silakan diperiksa," tambahnya.
Terkait adanya spekulasi yang menyeret nama Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) dan Luhut Binsar Pandjaitan, Irma menilai hal tersebut sebaiknya tidak dibesar-besarkan.
"Iya, kalau nyebut-nyebut, semua orang bisa mengatakan itu. Enggak usah terlalu jauh lah soal-soal itu. Kalau KPK mau melihat, silakan. Jokowi sudah menyatakan, itu B to B (business to business), kenapa harus ribut? Yang melaksanakan kan bukan Jokowi, yang melaksanakan kan BUMN. Ya silakan periksa," tegas legislator dapil Sumsel II ini.
Baca Juga : Peristiwa Kereta Anjlok Terus Berulang, Kemenhub Perlu Lakukan Audit Keselamatan Independen
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menyelidiki dugaan penggelembungan anggaran atau mark up dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. KPK telah menaikkan penanganan perkara tersebut ke tahap penyelidikan.
"Saat ini sudah pada tahap penyelidikan," kata Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu.
(cw1/nusantaraterkini.co)
