Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!Nusantaraterkini.co, MEDAN – Masyarakat adat Sihaporas bersama Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (Bakumsu) menggelar konferensi pers terkait dugaan penyerangan oleh pihak PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL) di kawasan adat mereka, Senin (22/9/2025) lalu.
Konferensi pers berlangsung di Jalan Terompet, Kelurahan Titi Rantai, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, pada Senin (27/10/2025).
Baca Juga : Polres Simalungun Tangkap Pelaku Pencurian di Rumah Dinas Pendeta
Tiga perwakilan masyarakat hadir memberikan kesaksian atas peristiwa tersebut, salah satunya Putri Ambarita. Ia mengaku menjadi korban pemukulan saat berupaya mendokumentasikan kejadian.
“Awalnya pihak perusahaan menanam paksa di wilayah adat kami. Namboru saya mencoba berdialog, tetapi tidak diindahkan. Mereka tetap menerobos masuk,” ujar Putri di Medan, Senin.
Menurut Putri, saat kejadian pihak perusahaan sudah berada di lokasi lengkap dengan pengamanan, kendaraan pemadam kebakaran, dan beberapa alat berat.
“Jumlah masyarakat saat itu masih sedikit. Lalu security PT TPL berseru untuk menyerang. Mereka lebih dari 50 orang,” tambahnya.
Putri mengatakan ia dipukul menggunakan benda tumpul di bagian punggung ketika mencoba merekam aksi tersebut.
Baca Juga : Lihat Langsung Tata Kelola Desa, Mahasiswa USU Kuliah Lapangan di Simalungun
Sementara itu, Mersil Silalahi, warga lainnya, menyebut sejumlah rumah dan kendaraan warga dibakar dalam peristiwa tersebut.
“Mereka memakai topeng, ada juga yang pakai helm. Mereka membawa pentungan, rotan, dan tameng. Sungguh sadis kejadian itu,” kata Mersil.
Ia menuturkan sedikitnya 10 unit sepeda motor, tiga rumah (termasuk rumah komunitas), dan satu mobil hangus terbakar. “Kami kalah jumlah, tidak sanggup melawan,” ujarnya.
Senada dengan itu, seorang tokoh masyarakat, Oppung Ambarita, menyebut konflik antara warga adat Sihaporas dan PT TPL sudah berlangsung lama.
Baca Juga : Manager Hotel di Parapat diduga Lecehkan Karyawan, Kuasa Hukum: Sudah Dilapor ke Polres Simalungun
“Sejak zaman Soeharto kami tidak pernah hidup tenang. Padahal di masa Belanda, hak kami diakui. Sekarang malah negara sendiri yang tidak mengakuinya,” ucap Oppung.
Akibat konflik tersebut, akses masyarakat ke lahan kebun kini terputus total. Untuk sementara, warga adat Sihaporas bergantung pada bantuan kolektif dari sejumlah pihak.
(Cw7/Nusantaraterkini.co)
