Kementerian PKP Targetkan 10 Ribu Huntap di Aceh Tamiang Rampung Dua Tahun

Nusantaraterkini.co, ACEH TAMIANG — Pemerintah mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Sebanyak 10.000 lebih unit huntap yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) ditargetkan rampung dalam waktu dua tahun.

Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Ronny Hutahayan, mengatakan Aceh Tamiang menjadi salah satu daerah dengan kebutuhan hunian pascabencana terbesar.

Dari total kebutuhan yang mencapai lebih dari 18.000 unit, sebagian akan dibangun melalui skema hunian in situ oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sedangkan hunian ex situ atau relokasi menjadi tanggung jawab Kementerian PKP.

"Di Tamiang ini sebenarnya paling besar nanti rencana penyediaan huntapnya," ujar Ronny saat meninjau pembangunan huntap dan huntara di Kabupaten Aceh Tamiang, Kamis (8/10/2026).

Semula, program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dirancang berlangsung selama tiga tahun, yakni 2026 hingga 2028. Namun, pemerintah kemudian mempercepat penyelesaian pembangunan huntap menjadi dua tahun berdasarkan arahan Presiden pada 25 Mei 2026.

Untuk pembangunan di Desa Lubuk Sidup, pemerintah menyiapkan lahan sekitar 10 hektare. Kemenko Infrastruktur bersama Kementerian PKP berencana membangun 169 unit rumah di kawasan tersebut.

Saat ini, lokasi pembangunan masih dalam tahap pembersihan lahan atau clearing area. Pembangunan 169 unit huntap itu ditargetkan selesai pada akhir Desember 2026.

Ronny mengakui percepatan pembangunan masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait kesiapan dan penyediaan lahan. Meski demikian, pemerintah memastikan kawasan relokasi dipilih dengan mempertimbangkan aspek keselamatan masyarakat.

Menurutnya, lokasi hunian baru harus berada di luar wilayah yang berisiko tinggi terkena bencana agar masyarakat tidak kembali menghadapi ancaman serupa.

"Pemilihan lahan di luar zona rawan bencana itu menjadi sangat penting, karena ini menyangkut keamanan dan keselamatan masyarakat ke depannya," katanya.

Khusus pada 2026, Kementerian PKP menargetkan pembangunan sebanyak 2.399 unit huntap di Aceh Tamiang. Sekitar 1.000 unit di antaranya disebut telah selesai, sedangkan pembangunan unit lainnya masih berlangsung.

Pembangunan kawasan huntap tidak hanya mencakup rumah. Pemerintah juga menyiapkan berbagai infrastruktur dasar, mulai dari jalan lingkungan, drainase, sanitasi, penerangan hingga jaringan air bersih.

Akses menuju kawasan hunian juga menjadi perhatian. Ruas jalan yang masih belum beraspal akan diupayakan melalui dukungan anggaran pemerintah daerah maupun program pembangunan jalan desa.

Ronny menegaskan percepatan pembangunan huntap membutuhkan kerja sama pemerintah pusat dan daerah serta kementerian dan lembaga terkait. Pemantauan progres juga akan dilakukan secara berkala selama proses pembangunan berlangsung.

"Kami mau memastikan bahwa bukan hanya nanti kita monitoring dan evaluasi di akhir, tetapi selama masanya progres pembangunannya," ujarnya.

Dengan percepatan tersebut, pemerintah berharap penyediaan hunian bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh Tamiang dapat segera terealisasi sekaligus didukung kawasan permukiman yang aman dan layak.

(Dra/nusantaraterkini.co).