Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
nusantaraterkini.co, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Sartono Hutomo mendukung sikap tegas Presiden Prabowo Subianto menyoroti kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lantaran kerap meminta Penyertaan Modal Negara atau PMN.
Menurut Sartono, BUMN tidak boleh manja seakan-akan negara selalu membackup melalui PMN.
“Jangan sampai BUMN ini menjadi manja seakan negara selalu membackup,” kata Sartono, Sabtu (14/6/2025).
Baca Juga : Legislator Ingatkan Ketahanan Energi Nasional di 2026 dapat Berhasil Asalkan Bukan Eksploitasi
Menurutnya, ketergantungan BUMN terhadap suntikan dana dari negara atau PMN sangat membebani anggaran negara. Seharusnya anggaran tersebut bisa dialokasikan untuk sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
“BUMN yang sehat secara finansial dapat mengurangi ketergantungan dan membantu menjaga defisit anggaran tetap terkendali,” jelasnya.
Sartono menambahkan, BUMN juga harus mampu membuktikan dirinya sebagai entitas bisnis yang profesional, efisien, dan kompetitif, tanpa bantuan suntikan negara. BUMN harus mampu menunjukkan kemampuan manajerial dan operasional yang matang dan dapat dipercaya.
Baca Juga : Pemerintah Diminta Stabilkan Harga Pangan Jelang Nataru dan Situasi Bencana
“Nilai tambah berupa laba, dividen, serta peningkatan aset. Ini memperkuat peran BUMN sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional dan penyumbang pendapatan negara melalui dividen,” paparnya.
Sartono mengingatkan, peran aktif BUMN dalam meningkatkan kinerja tanpa mengandalkan suntikan dari negara adalah wujud nyata dari transformasi menuju entitas bisnis modern dan sehat.
Sartono menegaskan, upaya ini bukan hanya penting untuk efisiensi dan keberlanjutan perusahaan tetapi berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Baca Juga : Pemerintah Diminta Jamin Stok BBM Jelang Nataru
“Dengan telah dilakukanya perombakan Direksi pada beberapa persero BUMN, ini menjadi tombak awal untuk menunjukan kapasitas dan kemampuan dalam menjalankan BUMN secara professional untuk menjukan hasil yang maksimal, jika memang tidak ada kemajuan signifikan maka perubahan direksi kembali patut dilakukan,” ungkap Sartono.
Politisi Partai Demokrat ini meyakini, dengan diperkuat sistem Good Corporate Governance (GCG), pengembangan unit usaha baru yang relevan dan inovatif hingga ekspansi ke pasar global akan membuat perusahaan pelat merah mendapatkan sumber-sumber pemasukan baru selain dari negara.
“Lalu efisiensi operasional berkala lakukan audit biaya dan kurangi beban operasional tidak produktif dan kembangkan platform digital sebagai sumber pendapatan baru,” pungkasnya.
Sekedar informasi, Presiden Prabowo Subianto menyentil BUMN. Menurutnya, seringkali BUMN merasa santai-santai saja apabila pekerjaannya lambat. Bahkan, meski pekerjaan yang dilakukan pada akhirnya menimbulkan pemborosan.
BUMN juga dinilai Prabowo tak mau banyak mengantisipasinya. Ujungnya, BUMN kebiasaan meminta suntikan modal negara dari Kementerian Keuangan.
“Harus Kita akui seringkali BUMN-BUMN ini merasa kalau dia kerjanya lambat tidak apa-apa. Kalau nanti dia boros tidak apa-apa karena ada Menteri Keuangan yang akan apa istilahnya, (memberikan) PMN,” ujar Prabowo.
(cw1/nusantaraterkini.co).
