Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Dave Laksono mengatakan, ide awal membuat Pusat Data Nasional (PDN) adalah untuk menyatukan data secara nasional dari tingkat pusat hingga daerah, bahkan desa, agar memudahkan dalam pengamanan datanya.
Namun, peretasan PDN ini telah memalukan Indonesia sebagai bangsa dan negara, serta terbukti bahwa sistem data nasional tersebut, memiliki banyak kelemahan, dimana hacker komunitas saja bisa meretas.
Menurut Dave, DPR telah mengganggarkan pembuatan PDN setiap tahunnya sebesar Rp20 triliun sejak 2019 hingga 2024, di mana pembangunan infrastrukturnya dimulai oleh mantan Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Johnny G Plate.
Baca Juga : DPR dan Pemerintah Pastikan Pilpres Tetap Langsung, RUU Pilkada Tak Masuk Prolegnas 2026
"PDN ini anggarannya sangat besar, tiap tahun kita anggarankan sekitar Rp20 triliun, sekarang sudah menghabiskan lebih dari Rp100 triliun. Tapi pertanyaan kita, kenapa sistem pengamanannya mudah diretas, datanya bisa dicuri dan tidak ada back up data," katanya, Kamis (4/7/2024).
Komisi I DPR, lanjut Dave, pada awalnya akan membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengusut tuntas peretasan PDN, tapi karena masa jabatan anggota DPR periode ini akan berakhir pada 30 September, maka hal itu diurungkan.
Baca Juga : Mengenal Lockbit 3.0 yang Ada di Balik Peretasan PDNS
"Dan pemerintah juga sudah melakukan auditing melalui BPKP. Kita minta Menkominfo dan BSSN memberikan penjelasan pada masa sidang mendatang. Hasil temuannya sejauh mana, transformasinya seperti apa, dan langkah mitigasinya. Ini yang mau kita dengar," ujar politisi Partai Golkar ini.
Baca Juga : Bangun Pusat Data RI di Cikarang, Data-Data Bisa Aman Gak Ya?
Usai mendengar penjelasan dari Menkominfo Budi Arie Setiadi dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian, kata Dave, DPR akan mengundang Badan Intelejen Negara (BIN), Polri dan Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti temuan peretasan tersebut.
(cw1/nusantaraterkini.co)
