Koalisi Sipil Kritik Klaim Swasembada Pangan Hashim Djojohadikusumo

Nusantaraterkini.co, ​JAKARTA — Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Iklim (JustCOP) menilai klaim swasembada beras dan penghentian pembukaan lahan hutan untuk pertanian yang disampaikan Utusan Khusus Presiden, Hashim Djojohadikusumo, tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Koalisi menilai narasi pemerintah tersebut bertolak belakang dengan maraknya proyek deforestasi yang terstruktur di wilayah Papua Selatan.

​Sikap kritis tersebut disampaikan menanggapi pernyataan Hashim dan Utusan Khusus Presiden Mari Elka Pangestu dalam forum Indonesia International Sustainability Forum 2026. Dalam kesempatan itu, Hashim mengklaim Indonesia berhasil mencapai swasembada beras tiga tahun lebih cepat dari target dengan indikator cadangan beras pemerintah yang mencapai 5,3 juta ton, sehingga ekspansi lahan pertanian di kawasan hutan tidak lagi diperlukan.

​Kepala Global Greenpeace untuk Kampanye Hutan Indonesia, Kiki Taufik, menilai klaim pemerintah tersebut sebagai bentuk pembentukan opini yang tidak mencerminkan situasi nyata.

​“Pernyataan Hashim seperti permainan kata-kata saja. Jika pemerintah benar-benar mengakui bahwa ketahanan pangan tidak membutuhkan pembukaan hutan baru, prinsip itu harus diterapkan secara nyata dan menyeluruh di Papua, karena PSN sebagai program pemerintah di Merauke telah jelas memicu deforestasi, kerusakan lingkungan, dan perampasan hak-hak Masyarakat Adat,” kata Kiki Taufik, dalam siaran persnya, Kamis (8/10/2026).

​Berdasarkan analisis citra satelit Greenpeace, proyek pembangunan jalan sepanjang 135 km untuk menopang Proyek Strategis Nasional (PSN) Wanam-Muting milik Kementerian Pertahanan telah memicu deforestasi hampir 7.600 hektare hingga Februari 2026. Dampaknya, wilayah Papua Selatan kini terdeteksi menjadi salah satu episentrum titik panas kebakaran hutan dan lahan.

​Pandangan senada disampaikan Koordinator Solidaritas Merauke dari Yayasan PUSAKA, Franky Samperante. Pihaknya mencatat akumulasi luas pembukaan lahan dan deforestasi akibat PSN cetak sawah, tebu bioetanol, serta perkebunan sawit di Papua Selatan telah mencapai 49.787 hektare.

​"Faktanya, hingga hari ini alat berat korporasi masih menghancurkan dan menggusur hutan alam di beberapa daerah di Tanah Papua, yang menjadi target PSN Cetak Sawah Rakyat, perkebunan tebu dan pabrik bioetanol," kata Franky Samperante.

​Di sisi lain, Direktur Eksekutif Tren Asia, Yuyun Indradi, mengkritik tolok ukur ketahanan pangan pemerintah yang dinilai sempit karena hanya bertumpu pada beras. Menurutnya, proyek berbasis PSN justru melenyapkan ekosistem rawa dan hutan alam yang selama ini menjadi sumber pangan lokal masyarakat adat Papua.

​Menanggapi ketidakseimbangan kebijakan ini, Direktur Eksekutif MADANI Berkelanjutan, Nadia Hadad, mendesak pemerintah agar menyelaraskan retorika komitmen iklim dengan alokasi anggaran serta kemudahan regulasi yang diberikan kepada investor.

​"Jika pemerintah menyatakan tidak lagi membutuhkan pembukaan hutan untuk ketahanan pangan, maka kebijakan pangan, energi, kehutanan, hingga fiskal harus konsisten dengan arah tersebut. Pernyataan itu baru menyangkut sawah, sementara di Papua Selatan hutan juga dibuka untuk tebu bioetanol dan sawit biodiesel," tegas Nadia Hadad.

(Emn/Nusantaraterkini.co)