Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co,JAKARTA – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Oktober 2025 yang mencatatkan defisit signifikan menuai kritik dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Meskipun Kementerian Keuangan telah melaporkan pencapaian, legislator menilai kinerja APBN secara keseluruhan masih belum optimal, terutama dalam upaya pencapaian target dan percepatan belanja negara.
Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa per Oktober 2025, APBN mengalami defisit sebesar Rp479,7 triliun, setara dengan 2,02% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara itu, pendapatan negara tercapai Rp2.113,3 triliun (73,7% dari outlook 2025), dan realisasi belanja negara mencapai Rp2.593 triliun (73,5% dari outlook 2025).
Baca Juga : Defisit APBN Capai Rp479,7 Triliun pada Akhir Oktober 2025
Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, Sabtu (22/11/2025), memberikan apresiasi atas capaian tersebut namun sekaligus menyampaikan sejumlah catatan kritis. Menurutnya, Kemenkeu harus bekerja lebih ekstra keras untuk mengejar target pendapatan negara, terutama di tengah kondisi daya beli masyarakat yang melemah.
"Jika kita bandingkan dengan periode Oktober tahun 2024, pendapatan negara Oktober 2025 menunjukkan penurunan 6,5 persen. Tahun lalu kita bisa mencapai 80,2 persen, sementara sekarang baru 73,7 persen," ujar Anis di Jakarta.
Penurunan persentase realisasi juga terjadi pada sisi pengeluaran. Politikus PKS sekaligus anggota Badan Anggaran DPR ini menyoroti bahwa realisasi belanja negara per Oktober 2025 adalah 73,5%, lebih rendah 0,8% dibandingkan realisasi Oktober 2024 yang mencapai 74,3%.
"Ada penurunan dibandingkan periode tahun lalu, padahal semangat Menteri Keuangan untuk melakukan percepatan belanja negara seharusnya berdampak pada kenaikan realisasi. Nyatanya, data berkata lain," tegas Anis.
Baca Juga : Pengamat Dukung Menkeu Tolak APBN untuk Bayar Utang Kereta Cepat
Anis mengingatkan bahwa realisasi yang lambat dan eksekusi yang lemah akan mereduksi fungsi stimulus fiskal. Fungsi stimulus ini seharusnya dapat bekerja lebih optimal jika dieksekusi dengan cepat. Pemerintah diimbau untuk bekerja lebih ekstra karena masalah ini sangat menentukan kondisi ekonomi, harapan, dan kesejahteraan rakyat secara luas.
Terkait dengan defisit APBN yang melebar, Anis mencatat kenaikan signifikan dari 1,37% terhadap PDB pada Oktober 2024 menjadi 2,02% pada Oktober 2025. Menurutnya, defisit anggaran ini diakibatkan oleh realisasi pendapatan negara yang lebih rendah dibandingkan realisasi belanja negara.
Oleh karena itu, katanya, Kemenkeu harus bekerja lebih optimal untuk mendongkrak pendapatan negara di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Baca Juga : Gerindra: APBN 2026 jadi Katalisator Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi
Legislator dari dapil Jakarta ini menutup pernyataannya dengan mengingatkan Kemenkeu agar mengupayakan secara maksimal amanat dari Presiden Prabowo yang disampaikan dalam pemaparan RUU APBN dan Nota Keuangan Agustus lalu, yakni memastikan defisit dapat semakin mengecil.
(Cw1/Nusantaraterkini.co)
